Tangis dari Tepi Proyek Strategis Nasional, Warga yang Menolak Jual Tanah Terancam Dikriminalisasi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Peluncuran buku "Kumpulan Karya Jurnalistik: Tangis dari Tepi Proyek Strategis Nasional" di Swiss-Belinn Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, pada Rabu, 28 Mei 2025, menjadi momentum penting untuk membahas dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap masyarakat.

Buku ini merupakan hasil liputan investigasi kolaborasi antara 14 jurnalis dari Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.

Dari hasil liputan, ditemukan fakta bahwa PSN di Maluku Utara telah mengambil alih tanah warga setempat secara paksa untuk kepentingan tambang.

Pemerintah daerah bahkan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang membeli tanah dengan harga murah.

Warga yang menolak menjual tanahnya terancam dikriminalisasi.

Di Kalimantan Timur, pembangunan IKN juga menyedot perhatian publik dengan modus perampasan tanah yang sama.

Perusahaan pemegang konsesi memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto.

Indikasi Korupsi dan Kekerasan

Diky Anandya dari Auriga Nusantara mengungkapkan bahwa pembela lingkungan yang berupaya mempertahankan haknya atas konflik lahan PSN sebagai pihak yang paling rentan.

Muncul stigma "penghambat pembangunan" dan kenaikan jumlah ancaman terhadap pembela lingkungan meningkat sejak 2017.

Erasmus Cahyadi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan bahwa PSN menghilangkan sumber pangan dan pekerjaan masyarakat seperti hutan sagu, hutan aren, penyadapan karet, dan lainnya. Hal ini bertentangan dengan Konvensi ILO No.111.

Yosep Suprayogi dari Tempo Witness mengkritisi substansi buku dan perlunya data komprehensif dari proses liputan.

Namun, kesimpulan dari diseminasi ini adalah pentingnya melakukan kolaborasi antara komunitas terdampak, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan media untuk mendukung satu sama lain.

Keadilan, Bukan Infrastruktur Semata

Buku "Tangis dari Tepi Proyek Strategis Nasional" bukan sekadar kumpulan liputan, tetapi pengingat bahwa pembangunan yang sejati adalah tentang keadilan, bukan sekadar infrastruktur semata.

Berbicara mengenai manusia, bukan hanya target dan angka. 

Dengan demikian, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua. (*)