Terkait Sengketa Lahan di Tutuyan, DPRD Boltim Sepakat Bentuk Pansus, Bekerja Hingga 6 Bulan

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani persoalan lahan antara warga Tutuyan dan PT Ranomut.

Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Kamis 15 Mei 2025 di DPRD Boltim. 

Rapat tersebut digelar sebagai respons atas tuntutan dari Forum Masyarakat Tutuyan Bersatu (FMTB) yang menyuarakan keresahan warga terhadap konflik lahan yang tengah berlangsung.

Baca juga: Sosok Kevin Sumendap: Dari Pebisnis Kopra Muda hingga Jadi Wakil Ketua DPRD Boltim 

Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, yang memimpin jalannya RDP, menjelaskan bahwa Pansus ini dibentuk untuk menindaklanjuti laporan dan tuntutan masyarakat. 

Ia juga memastikan pembentukan Pansus akan mengikuti mekanisme resmi yang berlaku di DPRD.

“Pansus ini adalah bagian dari alat kelengkapan dewan yang diberikan untuk melakukan, mencari tahu tentang apa-apa yang berkaitan dengan apa yang menjadi laporan masyarakat, apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” ujarnya. 

Ia menambahkan, Pansus akan bekerja selama tiga hingga enam bulan, tergantung kondisi dan kebutuhan di lapangan. 

Selain itu, Pansus juga akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk ATR/BPN, DPR RI, dan kepolisian, guna mencari kejelasan dan solusi atas konflik yang terjadi.

“Kami akan lakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, ATR BPN, DPR Pusat, pihak kepolisian, dan itu menjadi hasil rapat pada hari ini,” tambahnya.

RDP tersebut juga dipimpin oleh dua pimpinan DPRD lainnya, yaitu Kevin Sumendap dan Medy Lensun. 

Beberapa anggota DPRD lainnya yang hadir antara lain Lucia Kristina Mokoginta, Reevy Lengkong, Wahyudi Daumpung, Toni Olola, Rahman Salehe, Alambri Matiala, Meykin Modeong, dan Abdul Kader Bachmid. (Nie)