Pemkab Minut Komitmen Tindak Lanjut Temuan BPK terhadap Pemeriksaan LKPD 2024

TRIBUNMANADO.CO.ID - Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), menyampaikan konsep temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara, Selasa (6/5-2025).

Penyampaian itu dilakukan oleh Wakil Penanggungjawab Coreman Maruli Tua bersama Ketua Tim Ibu Sylvie Anugrahwati Suhernan dan tim dari BPK.

Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, diwakili Wakil Bupati (Wabup) Kevin Lotulung menerima konsep tersebut di ruang kerja Wabup Sulut.

Penyerahan konsep tersebut, berlangsung dalam exit meeting pemeriksaan BPK Perwakjlan Sulut atas LKPD Pemkab Minut.

"Kami berkomitmen, segera menindak lanjuti temuan tersebut. Sebagai wujud memperbaiki tata kelola keuangan menjadi lebih baik dan akuntabel," kata Wabup Minut Kevin Lotulung.

Wabup Kevin, didampingi Sekretaris Daerah Bapak Novly Geret Wowiling, Inspektur Stephen Tuwaidan dan Kaban BKAD Carla Sigarlaki.

Sebelumnya telah dilakukan, monitoring oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulut, kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Menurut Bupati Minut Joune Ganda, pada saat monitoring tersebut BPK melihat terjadi progres yang baik terhadap penilaian tata kelola keuangan di Kabupaten Minut.

Menurut BPK dari tahun ke tahun pemkab Minut memiliki progres yang baik. 

"Tapi kami sampaikan ke kepala BPK, itu adalah kewajiban kita hingga memerintahkan ke seluruh perangkat daerah kewajiban bersama terus mendukung BPK dalam meningkatkan tata kelola keuangan di daerah," jelas Bupati Minut Joune Ganda.

Dalam tiga tahun terakhir, Pemkab Minut menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Disertai dengan catatan-catatan yang ada makin berkurang.

Meski demikian, terkait catatan dalam pemeriksaan harus dan perlu diperbaiki dan yang paling menonjol dari BPK adalah temuan sebelum periode kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wabup Kevin Lotulung.

Tim BPK juga telah melakukan monitoring dan sementara melakukan pemeriksaan terperinci, terhadap Terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.

Pemeriksaan tersebut sudah berlangsung sejak Jumat (11/4/2025).