Sosok Billy Lombok, Politisi Sulawesi Utara yang Gugat Gubernur Terkait PAW dari Partai Demokrat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sosok Billy Lombok, politisi Partai Demokrat Sulawesi Utara yang kini menjadi sorotan.

Billy Lombok dikabarkan mengajukan gugatan ke PTUN terkait proses PAW yang diajukan Fraksi Partai Demokrat. 

Pelantikan politisi Partai Demokrat Royke Anter sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut menggantikan Billy Lombok pun tertunda. 

Sejatinya, Pimpinan DPRD Sulut mengagendakan paripurna pelantikan Anter pada Rabu 30 April 2025 siang. 

Pelantikan tak terselenggarakan meskipun pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Sulut siap.

Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Silangen menyatakan, tertundanya pelantikan karena Ketua Pengadilan Tinggi Manado tidak bisa hadir.

"Pak Ketua PT berhalangan," kata Silangen, Rabu sore. 

Informasi yang dihimpun, Billy Lombok mengajukan gugatan ke PTUN terkait proses PAW yang diajukan Fraksi Partai Demokrat. 

Gubernur Sulawesi Utara dan Ketua DPRD Sulut menjadi tergugatnya.

Tribun Manado pun berupaya mengkonfirmasi perihal informasi ini ke Billy Lombok, namun hingga Kamis (1/5/2025) siang, pertanyaan yang diajukan tak kunjung dijawab. 

Adapun, Plt Karo Hukum Pemprov Sulawesi Utara, Dr Flora Kalalo mengakui adanya gugatan dari Billy Lombok tersebut.

"Pemprov Sulut menghormati proses hukum," kata Flora.

Manuver Billy Lombok ini pun menjadi perhatian saat ini.

Billy Lombok bukanlah orang baru di Gedung Cengkih, ia telah menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara sejak tahun 2019.

Billy baru berusia 36 tahun kala itu, termasuk legislator berusia muda yang duduk di pimpinan dewan.

Billy mengawali karier politiknya lewat kendaraan Partai Demokrat.

Politisi Sulawesi Utara ini tercatat pertama kali menjajal dunia politik pada Pileg 2014 saat umurnya baru 31 tahun. 

Pada Pileg 2024, pria kelahiran 30 Oktober 1982 ini kembali terpilih dan kembali pula menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Sulut meskipun belakangan dirinya digeser DPP Partai Demokrat yang menunjuk Royke Anter 

Sebagai anggota DPRD petahana, lelaki yang menamatkan pendidikan SMA di SMAN 2 Manado ini berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial daerah. 

Billy tidak hanya aktif di gedung Cengkih, tetapi juga dalam berbagai organisasi kemasyarakatan.

Salah satu yang menonjol adalah perannya sebagai Ketua Komisi Pemuda Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) pada dua periode, yaitu 2005-2009 dan 2009-2014. 

Selain itu, Billy Lombok juga dipercaya untuk memimpin organisasi kepemudaan lainnya, yaitu Karang Taruna Sulawesi Utara.

Sebagai Ketua Karang Taruna, ia berfokus pada pemberdayaan pemuda di tingkat lokal.

Pria yang menyelesaikan Sarjana Hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Manado ini pernah juga menjadi ketua Forum Lintas Agama Sulut. 

Harta Kekayaan Billy Lombok

Penyelenggara Negara, diwajibkan untuk melaporkan data harta kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kewajiban ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pasal 5 ayat (3) UU tersebut menyatakan bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Berdasarkan data dari laman E-LHKPN KPK yang diakses tribunmanado.co.id pada Selasa 7 Januari 2025, Billy Lombok terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 13 Maret 2024 periodik 31 Desember 2023.

Billy Lombok melaporkan memiliki satu bidang tanah disertai bangunan senilai Rp  5.500.000.000. 

Ia juga melaporkan memiliki satu unit mobil senilai Rp 160.000.000, harga bergerak lainnya senilari Rp 46.000.000, dan kas setara kas senilai Rp 36.500.000.

A.    TANAH DAN BANGUNAN    Rp    5.500.000.000            

1.    Tanah dan Bangunan Seluas 367 m2/367 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI        5.500.000.000            

B.    ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN    Rp    160.000.000            

1.    MOBIL, MITSUBISHI PAJERO 2.5 D JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI        160.000.000            

C.    HARTA BERGERAK LAINNYA    Rp    46.000.000            

D.    SURAT BERHARGA    Rp    0            

E.    KAS DAN SETARA KAS    Rp    36.500.000            

F.    HARTA LAINNYA    Rp    0            

Sub Total    Rp    5.742.500.000            

II.    HUTANG    Rp    0            

III.    TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II)    Rp    5.742.500.000. (Ndo)

-

Baca juga: Buntut Tertundanya Pelantikan Royke Anter, Demokrat Sulut Surati Mahkamah Agung dan Jampidsus