Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pemkab Boltim

Bupati Boltim Segera Bentuk Tim Pemburu Aset, Sebut Ada Kendaraan Plat Merah Digunakan ke Tambang 

"Supaya terbuka semua, di mana-mana aset ini baik roda dua roda empat. Tidak bermaksud mencari cela kepada siapapun, tapi kita perbaiki,” ucapnya.

Penulis: Nielton Durado | Editor: Isvara Savitri
Dok. Dinas Kominfo Boltim
PEMKAB BOLTIM - Bupati Boltim Oskar Manoppo memimpin apel pagi, Selasa (29/4/2025). Ia meminta agar kepala SKPD kooperatif saat pemeriksaan BPK Sulut.  

TRIBUNMANADO.COM, BOLTIM - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo tak mau main-main soal aset daerah. 

Ia mengumumkan akan membentuk tim pemburu aset kendaraan roda dua dan empat milik pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan Oskar Manoppo, Selasa (29/4/2025). 

“Minggu depan ada apel seluruh kendaraan. Kita akan bentuk tim pemburu aset," kata dia. 

"Tidak bermaksud untuk apa-apa, karena aset di kita ini sudah kacau balau,” ujar Manoppo. 

Selama ini pengelolaan aset, khususnya kendaraan dinas, tidak berjalan sesuai prosedur. 

Seharusnya, setiap mutasi atau pinjam pakai aset wajib dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Boltim.

Namun faktanya, banyak aset yang dipinjamkan tanpa prosedur yang jelas.

Bahkan BPKPD Boltim sendiri tidak mengetahui keberadaan sebagian kendaraan tersebut.

“Umum juga bermain sendiri, pinjam pakai, dan kami akan telusuri dimana-mana aset ini,” katanya.

PEMKAB BOLTIM - Bupati Boltim Oskar Manoppo memimpin apel pagi, Selasa (29/4/2025). Ia meminta agar kepala SKPD kooperatif saat pemeriksaan BPK Sulut. 
PEMKAB BOLTIM - Bupati Boltim Oskar Manoppo memimpin apel pagi, Selasa (29/4/2025). Ia meminta agar kepala SKPD kooperatif saat pemeriksaan BPK Sulut.  (Dok. Dinas Kominfo Boltim)

Langkah ini bukan untuk mengambil kembali aset secara paksa, melainkan untuk menata administrasi dan memastikan histori aset tercatat dengan baik.

“Minimal historinya kendaraan ini siapa yang pakai, pinjam pakai ke siapa, apanya, jenis apa," ujarnya. 

"Supaya terbuka semua, di mana-mana aset ini baik roda dua roda empat. Tidak bermaksud mencari cela kepada siapapun, tapi kita perbaiki,” ucapnya.

Persoalan aset kerap menjadi sumber masalah dalam penyusunan laporan keuangan daerah. 

Hingga saat ini, nilai aset tercatat mencapai lebih dari Rp 1 triliun, meski sudah mengalami penyusutan hingga tinggal ratusan miliar. 

Namun, banyak aset yang secara fisik sudah rusak atau tidak lagi berfungsi.

“Nah, jangan aset ini akan jadi rumput di neraca. Betul dalam struktrur laporan keuangan neraca, tapi asetnya ini sudah rusak," ujarnya. 

"Kalau sudah rusak, maka kita akan usulkan untuk kita teruskan dan kita teruskan SK penghapusan aset,” jelas Oskar. 

Selain itu, Oskar juga menyinggung laporan masyarakat terkait keberadaan kendaraan dinas khususnya motor plat merah yang dipakai untuk keperluan pribadi, bahkan ada yang dibawa ke kebun dan tambang.

“Kami akan telusuri. Ada yang di bawa ke kebun, ada yang naik ke tambang, dan lain sebagainya. Kita cari semua karena itu uang negara, uang rakyat yang kita pakai untuk membeli," katanya. 

Baca juga: Berita Populer Manado: 100 Pasutri Kota Tinutuan Cerai, Seorang Istri Curhat Suaminya Tega Selingkuh

Baca juga: Info BMKG Cuaca di Sulawesi Utara Sore ini Selasa, 29 April 2025, Ini Daerah Berpotensi Hujan

"Saya tidak akan pakai dan pak wakil tidak akan pakai, tidak. Minimal kami tahu, ketika ditanya BPK ini ada di siapa,” tegas Oskar.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Aset BPKPD Boltim, Ridel Ambarak, membenarkan rencana tersebut. 

Saat ini pihaknya tengah menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinannya terkait teknis pelaksanaan apel kendaraan dan pembentukan tim pemburu aset.

“Masih akan dikoordinasikan dengan ibu kaban, apakah apel kendaraan dilakukan sekaligus atau dijadwalkan beberapa hari," ujarnya.

"Termasuk soal siapa saja yang terlibat, apakah hanya bagian aset atau melibatkan semua OPD,” kata Ridel. 

Seluruh aset sejak awal pembentukan Kabupaten Boltim akan dicari tahu keberadaannya, termasuk kendaraan yang sudah rusak. 

Ia pun berharap rencana ini tidak dilakukan dalam satu hari, melainkan berlangsung selama lima hari agar lebih efektif.

“Saya kalau diberi kewenangan untuk melakukan ini, saya mengharapkan bukan hanya satu hari. Soalnya kalau cuma satu hari tidak akan efektif,” ujarnya.

Seluruh teknis kegiatan ini akan diputuskan setelah rapat bersama Kepala BPKPD.

“Apakah yang rusak akan dibuktikan dalam bentuk video atau ada orang berani bertanggungjawab. Ketika tim di situ harus dicek atau juga harus dipaksa akan dibawa, itu nanti akan berkembang setelah rapat dengan pimpinan teknisnya seperti apa,” tegasnya.(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved