Wawali Tomohon Sendy Rumajar Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX

TRIBUNMANADO.CO.ID – Pemerintah Kota Tomohon menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX Tahun 2025 di Lapangan Kantor Wali Kota, Jumat (25/4/2025).

Upacara yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy Rumajar sebagai inspektur upacara.

Secara virtual, Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk juga mengikuti upacara nasional yang dipusatkan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Upacara nasional tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Bima Arya Sugiarto, sebagai inspektur upacara mewakili Menteri Dalam Negeri.

Dalam sambutan Mendagri yang dibacakan Wakil Wali Kota Tomohon, pemerintah menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah untuk memperkuat otonomi daerah.

"Otonomi daerah disebut sebagai pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas," ujarnya.

Tema tahun ini adalah “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, menandai arah besar pembangunan nasional ke depan.

Melalui tema tersebut, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing.

Pemerintah pusat menegaskan pentingnya memperkuat sinergi melalui tujuh agenda strategis pembangunan daerah yang menyentuh sektor pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan.

"Poin pertama adalah mewujudkan swasembada pangan dengan dukungan kebijakan, anggaran, teknologi pertanian dan distribusi yang memadai di seluruh wilayah Indonesia," tambahnya.

Kedua, pemerintah mendorong swasembada energi melalui optimalisasi sumber daya domestik, efisiensi, serta diversifikasi energi terbarukan untuk memperkuat ketahanan nasional.

Ketiga, pengelolaan sumber daya air menjadi prioritas, dengan penguatan infrastruktur, penegakan hukum, serta inovasi teknologi dan kebijakan pengelolaan air yang tepat.

Keempat, penguatan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas korupsi dilakukan melalui reformasi birokrasi dan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital.

Kelima, pengembangan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja, melalui dukungan pada UMKM, ekonomi desa, dan inkubasi bisnis di daerah dan kampus.

Keenam, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan fokus pada pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, kurikulum, serta program gizi bagi siswa.