Berita Nasional
Ramai Isu Matahari Kembar, Presiden Prabowo Serukan Kabinet Tetap Solid, Ingatkan Soal Loyalitas
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo sebagai bentuk penegasan agar para pembantunya di pemerintahan tetap satu komando
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Gryfid Talumedun
Politikus Partai Gerindra ini juga mengeklaim, Kabinet Merah Putih solid di bawah komando Prabowo.
Prasetyo pun meminta semua pihak agar tidak berspekulasi soal matahari kembar dengan berkaca dari pertemuan-pertemuan tersebut.
Dia menekankan, pertemuan para menteri dengan Jokowi semestinya dianggap sebagai acara silaturahmi.
"Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar, jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu," kata Prasetyo.
Alarm politik
Menanggapi soal isu “matahari kembar”, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, menilai ini sebagai alarm politik bagi Presiden Prabowo.
Sebab, menurut Agung, isu tersebut bisa menjadi bayang-bayang yang akan mengganggu jalannya pemerintahan ke depan, terutama terkait loyalitas dari para pembantu Presiden.
“Perihal matahari kembar ini alarm politik penting, agar narasi keberlanjutan bisa berjalan optimal tanpa bayang-bayang loyalitas ganda di luar Presiden Prabowo,” kata Agung kepada Kompas.com, Kamis (17/4/2025).
Selain itu, Agung menyebut, isu “matahari kembar” semakin memperlihatkan adanya masalah komunikasi dari Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Soal matahari kembar ini kan berangkat dari ungkapan ‘bos' yang diucapkan dua menteri di Kabinet Merah Putih. Sehingga, bila disederhanakan, ini kembalinya ke problem komunikasi publik pembantu Presiden Prabowo,” ujarnya.
Menurut Agung, menteri-menteri Kabinet Merah Putih kurang menyadari bahwa komunikasi publik di masa sensitif seperti sekarang sama pentingnya dengan kinerja.
Oleh karena itu, dia mengatakan, perlu ada perbaikan dari sisi komunikasi dalam pemerintahan Prabowo agar tidak mengganggu kinerja ke depannya.
“Secara institusional, Presiden Prabowo perlu membuat protokol komunikasi publik, agar kejadian serupa tak berulang-ulang terus. Karena sedikit banyak bakal menjadi beban pemerintahan,” kata Agung.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
-
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Baca berita lainnya di: Google News
WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini
| Banyak Lulusan Menganggur, Pemerintah Akan Tutup Prodi yang Tak Dibutuhkan Dunia Kerja |
|
|---|
| Beli BBM dan Elpiji Pakai MyPertamina Dapat Bonus Rp 100 Ribu, Cek Syaratnya Berlaku hingga 10 Maret |
|
|---|
| Berlaku hingga 10 Maret 2026, Beli BBM dan Elpiji Pakai MyPertamina Bisa Dapat THR, Begini Caranya |
|
|---|
| Daftar Lengkap 31 Kajari yang Dimutasi Jaksa Agung, Tiga Nama Dicopot Usai Diperiksa Kejagung |
|
|---|
| Pemerintah Targetkan 20 Kota Punya Transportasi Massal 2030, Bus BTS Manado Jadi Gambaran |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Soal-matahari-kembar.jpg)