Ramai Isu Matahari Kembar, Presiden Prabowo Serukan Kabinet Tetap Solid, Ingatkan Soal Loyalitas

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan soliditas kepada seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, menyusul mencuatnya isu "matahari kembar" di tengah dinamika politik nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo sebagai bentuk penegasan agar para pembantunya di pemerintahan tetap satu komando, fokus bekerja, dan tidak terpecah oleh narasi politik yang berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan.

Isu "matahari kembar" sendiri mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Solo, Jawa Tengah, pasca perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah.

Baca juga: Daftar Wilayah Alami Pemadaman Listrik di Manado, Minut, Bitung, Minsel dan Mitra hingga Sore hari

Kunjungan yang diklaim sebagai ajang silaturahmi itu memantik perhatian publik lantaran beberapa menteri menyebut Jokowi sebagai "bos" mereka, meski saat ini mereka bertugas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Tak hanya itu, pertemuan Presiden Jokowi dengan para peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-65 pada Kamis (17/4/2025) di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, juga menambah sorotan.

Pertemuan itu disebut sebagai momen diskusi kepemimpinan antara Jokowi dan para perwira muda Polri.

Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya etika bernegara, loyalitas pada sistem pemerintahan, dan kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Ia berharap semua pihak di kabinet menjaga komitmen untuk bekerja secara profesional dan tidak tergoda tarik-menarik kepentingan politik.

Rapatkan barisan

Arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta para menteri Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan disampaikan Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Cak Imin mengatakan, Presiden RI menyampaikan pesan itu melalui sambungan telepon, Minggu (20/4/2025) malam.

Ketika Prabowo menelepon, Cak Imin sedang menggelar acara halal bihalal, di mana sejumlah menteri dan wamen Prabowo hadir.

"Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Cak Imin menjelaskan, dirinya sebenarnya mengundang Prabowo untuk ikut acara halal bihalal di kediamannya.

Namun, Prabowo berhalangan hadir.

Meski begitu, Prabowo tetap menyampaikan salam dan harapannya agar solidaritas antarkabinet tetap terjaga.

Acara halal bihalal yang digelar Cak Imin turut dihadiri sejumlah tokoh politik dan pejabat pemerintahan.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ma’ruf Amin, menjadi salah satu tamu istimewa.

Penjelasan Istana

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden, Prasetyo Hadi, mengungkapkan alasan Presiden Prabowo meminta agar para menterinya merapatkan barisan.

Prabowo, kata Prasetyo, selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih sebagai tim, sehingga mereka harus merapatkan barisan.

"Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan," ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menuturkan, ketika Prabowo meminta agar merapatkan barisan, itu tidak berarti selalu sedang ada sesuatu.

Dia membantah soal dugaan adanya kerenggangan di antara jajaran kabinet.

Menurutnya, pesan Prabowo itu hanya untuk menjaga semangat para menterinya.

Prasetyo menyebut, menteri-menteri Prabowo dalam kondisi solid.

Menurut dia, semua menteri sedang bekerja keras sesuai bidang dan tugasnya masing-masing.

"Dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," imbuh Prasetyo.

Bantah isu matahari kembar

Prasetyo Hadi juga membantah soal praktik “matahari kembar” di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara ini mengatakan, pertemuan menteri-menteri Kabinet Merah Putih dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo adalah silaturahmi yang wajar dilakukan pada masa Lebaran.

"Oh, enggak ada lah itu. Kalaupun, mohon maaf ya, ada para menteri yang sowan silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, saya kira itu wajar-wajar saja," jelasnya.

"Sebagai Presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang menjabat 2 periode, ya dalam suasana Lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturahmi," sambungnya.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengeklaim, Kabinet Merah Putih solid di bawah komando Prabowo.

Prasetyo pun meminta semua pihak agar tidak berspekulasi soal matahari kembar dengan berkaca dari pertemuan-pertemuan tersebut.

Dia menekankan, pertemuan para menteri dengan Jokowi semestinya dianggap sebagai acara silaturahmi.

"Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar, jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu," kata Prasetyo.

Alarm politik

Menanggapi soal isu “matahari kembar”, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, menilai ini sebagai alarm politik bagi Presiden Prabowo.

Sebab, menurut Agung, isu tersebut bisa menjadi bayang-bayang yang akan mengganggu jalannya pemerintahan ke depan, terutama terkait loyalitas dari para pembantu Presiden.

“Perihal matahari kembar ini alarm politik penting, agar narasi keberlanjutan bisa berjalan optimal tanpa bayang-bayang loyalitas ganda di luar Presiden Prabowo,” kata Agung kepada Kompas.com, Kamis (17/4/2025).

Selain itu, Agung menyebut, isu “matahari kembar” semakin memperlihatkan adanya masalah komunikasi dari Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Soal matahari kembar ini kan berangkat dari ungkapan ‘bos' yang diucapkan dua menteri di Kabinet Merah Putih. Sehingga, bila disederhanakan, ini kembalinya ke problem komunikasi publik pembantu Presiden Prabowo,” ujarnya.

Menurut Agung, menteri-menteri Kabinet Merah Putih kurang menyadari bahwa komunikasi publik di masa sensitif seperti sekarang sama pentingnya dengan kinerja.

Oleh karena itu, dia mengatakan, perlu ada perbaikan dari sisi komunikasi dalam pemerintahan Prabowo agar tidak mengganggu kinerja ke depannya.

“Secara institusional, Presiden Prabowo perlu membuat protokol komunikasi publik, agar kejadian serupa tak berulang-ulang terus. Karena sedikit banyak bakal menjadi beban pemerintahan,” kata Agung.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini