Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak

KSAD Maruli Simanjuntak Pastikan TNI Polri Tetap Kompak, Pasca Peristiwa Penembakan di Lampung

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak angkat bicara terkait peristiwa penembakan Oknum Anggota TNI kepada 3 orang Anggota Polri

Penulis: Rhendi Umar | Editor: Chintya Rantung
Rhendi Umar/Tribun Manado
TEGAS - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak angkat bicara terkait peristiwa penembakan Oknum Anggota TNI kepada 3 orang Anggota Polri hingga meninggal dunia di Lampung. Penyampaian ini disampaikannya di sela-sela kunjungan kerjannya di Danau Tondano. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak angkat bicara terkait peristiwa penembakan Oknum Anggota TNI kepada 3 orang Anggota Polri hingga meninggal dunia di Lampung.

Maruli mengatakan pemicu terjadinya kejadian ini, diduga karena ada permasalahan dibawah yang belum terselesaikan. 

"TNI/Polri harus kompak, apapun yang terjadi disitu selalu laporkan keatasan sehingga semua hal yang terjadi dibawah bisa diselesaikan di atas," jelasnya Jumat (21/3/2025).

Dia pun menegaskan akan mengevaluasi kinerja Danrem dan Dandim setempat yang tidak tau tentang persoalan yang terjadi. 

"Kita akan tanya kenapa bisa ada sengketa seperti itu, dan ini termasuk unik terjadi karena semua kita TNI/Polri kompak selama ini," jelasnya.

Tanggapi Soal RUU TNI

Sebelumnya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak  menangggapi soal pengesahan RUU TNI menjadi Undang-Undang. 

Kata Maruli, Undang-undang TNI sudah sesuai prosedur atas inisiasi DPR RI untuk merevisi undang-undang. Disitu telah diserahkan, Daftar Inventaris Masalah (DIM).

"Tentara menyerahkan, nanti badan legislatif DPR yang menentukan dan prosedur sudah dijalankan," jelasnya disela-sela kunjungan kerja di Danau Tondano, Kamis (20/3/2025).

Terkait persoalan ada 16 lembaga yang bisa diduduki oleh TNI Aktif, Maruli mengatakan bahwa lembaga tersebut sangat berhubungan dengan TNI

"16 lembaga itu penambahan dari 10 ya, ada Basarnas, BNPB, dan memang sudah ada disitu semua, jadi apa yang mau dipermasalahkan, dari dulu juga sudah seperti itu," jelasnya.

KSAD meminta kedepan agar semua bisa duduk bersama dan belajar tentang demokrasi.

"Kami tidak berpikiran berbuat seperti dulu-dulu dengan membikin fraksi, bahwa pemilihan kepala daerah harus ada penunjukan, kan kami tidak berpikiran seperti itu, sebaliknya yang ngomong dari DPR. Jadi udalah sekarang bagaimana kita lebih baik dengan diskusi," jelasnya. (Ren)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved