Daftar 5 Daerah di Sulawesi Utara yang Terima APBD 2025 Lebih dari Rp1 Triliun

Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah tidak perlu menyisihkan APBD-nya untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).

Prabowo mendorong agar APBD difokuskan untuk membangun fasilitas pendidikan yang sudah tidak layak.

Demikian diungkapkan Wakil Dalam Negeri Bima Arya saat dijumpai di kantornya, Selasa (18/2/2025).

"Jadi, kalaupun ada anggaran dari daerah, punya kapasitas fiskal, alokasikan saja untuk sekolah. Itu arah Presiden. Untuk sarana-prasarananya dan kemudian toiletnya," ujar Bima.

Menurut Bima, Presiden Prabowo sangat memberikan perhatian kepada bangunan sekolah yang rusak.

Sehingga apabila pemerintah daerah ingin membantu mendorong percepatan Indonesia Emas, maka jalannya adalah memperbaiki sekolah.

"Kata Presiden, 'ya buat apa? Kita makan bergizi, gratis, tapi bangunan sekolahnya gak layak'," ucap Bima.

Bima juga menjelaskan, banyak kepala daerah yang salah paham terkait dukungan program MBG.

Lanjutnya, sudah sangat jelas bahwa pemerintah melarang adanya penggunaan APBD untuk pelaksanaan MBG.

"Nah, MDG ini memang di awalnya banyak yang ingin untuk mengalokasikan dari APBD-nya, tapi Presiden memutuskan jangan, karena sudah dialokasikan oleh APBN," ucap Bima.

Begitu juga dalam diskusi bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bersama Kemendagri, sejumlah kepala daerah mengaku kebingungan dengan mekanisme dukungan untuk program MBG.

Beberapa di antaranya pun mempertanyakan payung hukum dan petunjuk teknis dari pusat agar pemda bisa ikut berkontribusi dalam program MBG.

Baca juga: Rincian APBD Kabupaten Bolaang Mongondow 2025: Pendapatan Daerah 1.1 Triliun

Baca juga: Rincian APBD Kabupaten Minahasa Selatan 2025: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah

(TribunManado.co.id)