Daftar 5 Daerah di Sulawesi Utara yang Terima APBD 2025 Lebih dari Rp1 Triliun

TRIBUNMANADO.CO.ID - Daftar 5 dearah kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025, lebih dari Rp1 triliun.

APBD dari 5 daerah teratas ini diambil dari total 17,697 Triliun (Pendapatan), 17,718 Triliun (Belanja) dan 20,51 M (Pembiayaan) yang dikucurkan untuk semua daerah di Sulawesi Utara.

APBD 2025 Provinsi Sulawesi Utara sendiri mencapai 3,842 Triliun.

Sulawesi Utara terbagi dari 15 kabupaten/kota.

Lima daerah di antaranya mendapat APBD Rp1 triliun lebih.

Kelima daerah tersebut yakni Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Minahasa Selatan (Minsel), Minahasa Utara (Minut), Minahasa, dan Kota Manado.

Kota Manado yang memiliki APBD 2025 mencapai Rp 1,7 Triliun menjadi daerah dengan anggaran terbanyak se-Sulawesi Utara.

Adapun 10 daerah lainnya di bawah nominal tersebut.

Selengkapnya berikut rincian data APBD Murni, realisasi APBD sampai dengan Maret 2025 di 5 daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara yang terima anggaran lebih dari Rp1 triliun :

1. Kota Manado

Pendapatan Daerah : 1.764,50 M

Belanja Daerah : 1.829,58 M

Pembiayaan Daerah : 65,08 M

2. Kabupaten Minahasa

Pendapatan Daerah : 1.380,29 M

Belanja Daerah : 1.404,29 M

Pembiayaan Daerah : 24,00 M

3. Kabupaten Bolaang Mongondow

Pendapatan Daerah : 1.177,53 M

Belanja Daerah : 1.216,59 M

Pembiayaan Daerah : 0,00 M

4. Kabupaten Minahasa Utara

Pendapatan Daerah : 1.057,17 M

Belanja Daerah : 1.059,17 M

Pembiayaan Daerah : 2,00 M

5. Kabupaten Minahasa Selatan

Pendapatan Daerah : 1.050,87 M

Belanja Daerah : 1.052,53 M

Pembiayaan Daerah : 1,66 M

Data diterima SIKD per 19 Maret 2025 berdasarkan data di laman djpk.kemenkeu.go.id.

Permintaan Presiden Prabowo kepada Pemkab Terkait APBD

Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah tidak perlu menyisihkan APBD-nya untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).

Prabowo mendorong agar APBD difokuskan untuk membangun fasilitas pendidikan yang sudah tidak layak.

Demikian diungkapkan Wakil Dalam Negeri Bima Arya saat dijumpai di kantornya, Selasa (18/2/2025).

"Jadi, kalaupun ada anggaran dari daerah, punya kapasitas fiskal, alokasikan saja untuk sekolah. Itu arah Presiden. Untuk sarana-prasarananya dan kemudian toiletnya," ujar Bima.

Menurut Bima, Presiden Prabowo sangat memberikan perhatian kepada bangunan sekolah yang rusak.

Sehingga apabila pemerintah daerah ingin membantu mendorong percepatan Indonesia Emas, maka jalannya adalah memperbaiki sekolah.

"Kata Presiden, 'ya buat apa? Kita makan bergizi, gratis, tapi bangunan sekolahnya gak layak'," ucap Bima.

Bima juga menjelaskan, banyak kepala daerah yang salah paham terkait dukungan program MBG.

Lanjutnya, sudah sangat jelas bahwa pemerintah melarang adanya penggunaan APBD untuk pelaksanaan MBG.

"Nah, MDG ini memang di awalnya banyak yang ingin untuk mengalokasikan dari APBD-nya, tapi Presiden memutuskan jangan, karena sudah dialokasikan oleh APBN," ucap Bima.

Begitu juga dalam diskusi bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bersama Kemendagri, sejumlah kepala daerah mengaku kebingungan dengan mekanisme dukungan untuk program MBG.

Beberapa di antaranya pun mempertanyakan payung hukum dan petunjuk teknis dari pusat agar pemda bisa ikut berkontribusi dalam program MBG.

Baca juga: Rincian APBD Kabupaten Bolaang Mongondow 2025: Pendapatan Daerah 1.1 Triliun

Baca juga: Rincian APBD Kabupaten Minahasa Selatan 2025: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah

(TribunManado.co.id)