Gubernur Sulut Yulius Selvanus Prihatin Konflik di Tambang Ratatotok, Anggap Para Penambang Sahabat

TRIBUNMANADO.COM - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menyayangkan konflik yang terjadi di area pertambangan Ratatotok, Minahasa Tenggara (Mitra) yang menewaskan seorang warga. 

Gubernur YSK menyebut dirinya telah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait serta situasi telah kondusif. 

“Tadi malam saya sudah berkomunikasi dengan mereka dan sudah kondusif,” ujar Gubernur Selasa (11/03/2025).

Ia sangat prihatin dengan apa yang terjadi di wilayah Ratatotok saat ini. 

"Saya pun telah mengirimkan karangan bunga tanda turut berdukacita,” ujar Yulius.

Bagi YSK, para penambang di Ratatotok adalah sesama saudara, sahabat yang sangat dicintainya. 

“Itu adalah teman-teman saya semua. Saya kenal betul Ratatotok,” tukasnya.

Gubernur ke-13 Sulut ini pun meminta agar semua warga dapat mengendalikan diri dan menyerahkan kepada aparat hukum terkait proses pengusutannya.

“Kita serahkan semua proses hukumnya kepada Kepolisian," jelas YSK.

Polda Sulawesi Utara Tutup Tambang Emas Ratatotok

Polda Sulawesi Utara menutup lokasi tambang ilegal di Perkebunan Alason wilayah Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Mitra, Provinsi Sulawesi Utara selepas terjadinya konflik yang mengakibatkan seorang warga Desa Basaan meninggal dunia.

Hal tersebut ditegaskan Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Dachi saat menggelar konferensi pers di aula Tribrata Polda Sulut, Selasa (11/3/2025).

"Tidak boleh ada penambangan illegal di wilayah Sulawesi Utara, apapun bentuknya. Bahkan jika area itu adalah area yang sudah dibeli dari masyarakat, tapi tetap walaupun itu area sendiri, jika mau menambang harus lewat aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Undang-Undang pertambangan," ujar Dachi.

Dachi menjelaskan bahwa dari hasil interogasi terhadap para pekerja, mereka mengaku sudah bekerja sejak bulan Juni 2024, dimana yang menjadi pengelola sekaligus pengawas di lapangan adalah lelaki berinisial YL yang merupakan warga negara asing (WNA).

"Terlapor dikenakan Pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100 miliar,” terangnya.