Gubernur Sulut YSK Hadiri Undangan Menkeu Bahas TKDD dan Stabilitas Nasional

‎TRIBUNMANADO.CO.ID - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menghadiri undangan khusus dari Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, pada Selasa (7/10/2025) di Kantor Kementerian Keuangan, Gedung Djuanda I, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat.

Pertemuan strategis ini membahas isu penting terkait transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) serta dinamika situasi sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.

Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, optimalisasi alokasi anggaran, hingga tantangan dan solusi dalam implementasinya di tingkat provinsi. 

Selain itu, para peserta juga berbagi pandangan mengenai kondisi sosial, politik, dan ekonomi terkini, khususnya bagaimana dinamika tersebut memengaruhi stabilitas dan kinerja pemerintahan daerah.

Pertemuan ini juga menjadi ajang untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. 

Gubernur Yulius Selvanus Komaling menegaskan bahwa pertemuan tersebut sangat penting untuk memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara tepat dan efektif di daerah.

“Pertemuan ini sangat strategis, karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan tantangan nyata yang kami hadapi di lapangan. Transfer ke daerah dan dana desa bukan sekadar soal angka, tetapi soal bagaimana kebijakan tersebut mampu menggerakkan ekonomi lokal, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat ketahanan sosial di daerah,” ujar YSK.

Ia juga menambahkan bahwa stabilitas sosial dan politik daerah sangat bergantung pada sinergi antara pusat dan daerah.

“Pemerintah daerah siap menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan yang berkeadilan. Kami di Sulawesi Utara berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan pusat benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat hingga ke tingkat desa,” tegasnya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Ren) 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.