Daftar 98 Desa di Jawa Barat yang Akan Terima Dana Desa 2025 Lebih dari Rp 2 Miliar

TRIBUNMANADO.COM - Sebanyak 98 desa di Jawa Barat (Jabar) bakal menerima alokasi dana desa tahun anggaran 2025 dengan jumlah mencapai lebih dari Rp 2 miliar.

Total ada 18 kabupaten dan 1 kota di wilayah Jawa Barat yang mendapat alokasi dandes 2025.

Dari total desa di 19 kabupaten/kota tersebut, ada 98 di antaranya yang mendapat alokasi dandes lebih dari Rp 2 miliar.

Pada tahun 2025, Provinsi Jawa Barat akan mendapatkan alokasi dana desa dari APBN mencapai lebih dari 6 triliun rupiah. 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto sebelumnya juga menjelaskan bahwa anggaran dana desa pada 2025 senilai Rp 71 triliun.

Dari jumlah itu, sebanyak 20 persennya akan dialokasikan untuk ketahanan pangan di masing-masing daerah.

Hal itu dia sampaikan usai mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng.

"(Dana desa) 2025 Rp 71 triliun, untuk ketahanan pangan sebesar Rp 16 triliun. Jadi sangat besar sekali. Maka ini sebagai tulang punggung untuk swasembada pangan akan kita maksimalkan," ujar Yandri, Selasa (31/12/2024) lalu.

Ia mengaku telah mengatur ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas penggunaan dana pada 2025.

"Permendes tentang fokus penggunaan dana desa sebesar 20 persen itu sudah kita undangkan di Pasal 7 ayat 4 dari serendah-rendahnya dana desa itu untuk ketahanan pangan," ungkap dia.

Yandri pun menyiapkan modul ketahanan pangan sesuai potensi masing-masing daerah yang rencananya akan diluncurkan 15 Januari 2025 mendatang.

"Kick off Hari Desa di mana desa tematik itu akan kami mulai Insya Allah di Subang, semua modul tentang desa-desa tematik itu akan selesai dan disampaikan ke semua desa di Indonesia. Jadi kami tegaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari dana desa untuk ketahanan pangan," tegas dia.

Sementara untuk pengawasan penggunaan dana desa, dia mengaku telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Ia mendorong untuk program ketahanan pangan itu 20 persen dana dialokasikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD) atau lembaga lainnya.

"Dana desa yang 20 persen itu kita minta melalui BUMD atau lembaga ekonomi lain, tidak lagi diberikan langsung kepada orang perorang karena kita enggak mau dana desa itu yang 20 persen itu sekali pakai hilang," lanjut dia.