Dampak Efisiensi, Pemkab Mitra Kehilangan Rp 50 Miliar dari DAU, Sekda Pastikan Gaji 13 ASN Aman

TRIBUNMANADO.CO.ID, RATAHAN - Efisiensi anggaran sudah diterapkan oleh Pemerintah Pusat di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.

Efisiensi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. 

Akibatnya, sebagian besar dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan proyek infrastruktur, terpaksa harus dikurangi. 

Bahkan, ada kekhawatiran dari ASN di daerah nantinya efisiensi juga akan berdampak pada pengalokasian Gaji 13-14.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara (Mitra), Sulut, David Lalandos menyebutkan penyaluran gaji 13-14 untuk tahun anggaran 2025 tidak ikut terdampak dalam skema efisiensi anggaran.

Menurutnya, di Inpres 1 Tahun 2025 itu diatur ada dua pos anggaran yang tidak terdampak efisiensi, yakni Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial. 

Jadi tidak ada masalah untuk penyaluran gaji 13 dan 14. 

"Begitupun dengan belanja sosial, semisal perlindungan pemerintah daerah terhadap jaminan kesehatan," ujarnya, Rabu 5 Maret 2025 di kantornya. 

Lalondos menjelaskan dengan penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, rencana Pemkab Mitra untuk mengeksekusi sejumlah program fisik, pekerjaan peningkatan atau revitalisasi jalan harus terpangkas.

Seperti yang sekarang sudah diefisiensikan yakni, dua sumber pembiayaan yakni Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum SG. 

Totalnya kurang lebih Rp 50 Miliar.

Anggaran tersebut sebenarnya sudah tidak ditata untuk pembiayaan pekerjaan membangun jalan.

"Tapi secara keseluruhan teknis detil soal bagaimana efisiensi anggaran ini, pemerintah daerah sampai saat ini belum diinformasikan," bebernya.

Dirinya berharap kepada seluruh SKPD agar betul-betul mengemas dan memilih program kerja yang benar-benar menyentuh ke peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. 

Utamanya lagi yang bersentuhan langsung dengan rakyat.