Demo di Depan Kantor DPRD Kotamobagu Sulut, Ini 5 Tuntutan yang Dibawa Mahasiswa

TRIBUNMANADO.CO.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bolaang Mongondow (Bolmong) menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Kotamobagu terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

Mahasiswa menilai kebijakan tersebut berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan vital masyarakat.

Dalam aksi yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kotamobagu pada Rabu (26/2/2025), mahasiswa mendesak DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan dalam pengelolaan anggaran.

Menurut mereka, kebijakan efisiensi ini justru berisiko memperburuk akses layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.

Adapun beberapa tuntutan utama mahasiswa PMII Bolmong adalah:

1.Memprioritaskan Anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan

Mahasiswa meminta agar sektor pendidikan dan kesehatan tidak menjadi sasaran utama pemangkasan anggaran. Mereka menekankan bahwa dua sektor ini adalah pondasi bagi kesejahteraan masyarakat dan masa depan daerah.

2. Evaluasi Kebijakan Efisiensi Anggaran

Mahasiswa mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran agar tidak sekadar menjadi alasan untuk melakukan pemotongan, tetapi benar-benar berorientasi pada optimalisasi penggunaan dana tanpa mengorbankan layanan esensial.

3. Perkuat Pengawasan DPRD dalam Pengelolaan Anggaran

DPRD diminta lebih aktif mengawasi penggunaan anggaran, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik harus menjadi prioritas agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.

4. Menjamin Akses Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa di Daerah

Mahasiswa menyoroti sulitnya akses ke perguruan tinggi negeri (PTN) di Kotamobagu dan mendesak pemerintah daerah untuk memberikan subsidi bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) agar pendidikan tetap terjangkau.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Medis dan Pendidik

Efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada insentif tenaga medis dan pendidik. Mahasiswa meminta agar pemerintah tetap menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga pengajar agar layanan publik tetap berjalan optimal.

Para mahasiswa berharap DPRD dapat merespons tuntutan ini dengan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Para mahasiswa berharap DPRD dapat merespons tuntutan ini dengan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Tentu kami berharap agar hal ini bisa diseriusi dan ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah Kota Kotamobagu,” kata Ketua PMII Bolmong, Irham Sengkey.

Diberitakan sebelumnya aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Rabu (26/2/2025).

Demo berlangsung sejak pukul 12.00 WITA.

Pantauan Tribunmanado.co.id pada Rabu (26/2/2025), mahasiswa menyuarakan tuntutan terhadap sejumlah isu, khususnya dampak efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.

Mereka mendesak DPRD Kotamobagu untuk memperkuat fungsi pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah agar tidak merugikan masyarakat.

“DPR harus perkuat fungsi pengawasan terkait pengelolaan anggaran,” seru salah satu orator aksi, Edwin.

Mahasiswa yang hadir dalam aksi ini juga menuntut agar anggota dewan langsung menemui mereka dan memberikan penjelasan terkait kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

Baca Berita Lainnya di: Google News

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita