Daftar Kepala Daerah di Sulawesi Utara yang Terpantau Ikut Retret di Magelang Bersama Prabowo

Usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK malam tadi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan edaran resmi.

 Isinya perintah agar kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk menunda berangkat ke retret di Magelang. 

Instruksi itu tertuang dalam Surat Nomor 7294 yang diterbitkan pada Kamis (20/02/2025).

Ada dua perintah. Pertama, meminta para kepala daerah dari kader PDIP menunda keberangkatan ke Magelang dan jika sudah telanjur berangkat diminta berhenti.

Kemudian poin kedua, yakni para kepala daerah yang merupakan kader diminta selalu mengaktifkan alat komunikasi untuk siaga menerima perintah dari Megawati.

Reaksi Politisi Senior Sulut

Reaksi datang dari Ramoy Markus Luntungan, seorang tokoh politik senior Sulawesi Utara, terkait sikap salah satu Ketua Umum Partai Politik yang melarang kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Politisi senior Sulut ini menilai bahwa langkah tersebut tidak pantas diambil oleh seorang pemimpin partai politik.

“Seharusnya, partai politik berada dalam sistem pemerintahan, bukan berada di luar itu,” ujar Ramoy Luntungan pada Jumat (21/02/2025).

Menurutnya, partai politik harus menghormati keputusan yang diambil oleh kepala daerah yang berada dalam eksekutif.

Kepala daerah, yang dipilih langsung oleh rakyat, bertanggung jawab kepada pemerintahan pusat, bukan kepada partai politik.

“Kepala daerah adalah pilihan rakyat, bukan petugas partai.

Mereka bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, bukan kepada pimpinan partai,” tegasnya.

Ramoy juga mengingatkan kembali kata-kata bijak dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, yang berbunyi:

“When my loyalty to country begins, my loyalty to party ends. Ketika saya mulai mengabdi kepada negara, maka loyalitas saya kepada partai berakhir,” ujar Ramoy.