Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pilkada 2024

Daftar Bupati Terpilih Terkaya di Jawa Timur Menunggu Pelantikan pada 17-20 Februari 2025

Berikut daftar pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih terkaya tanpa gugatan di Jawa Timur pada Pilkada 2024 yang akan segera dilantik.

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Glendi Manengal
TribunManado/Glendi
ILUSTRASI KEPALA DAERAH - Daftar Bupati terpilih terkaya di Jawa Timur akan dilantik Februari 2025. Sebanyak 15 pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang tak bersengketa akan dilantik pada 17-20 Februari 2025. 

10. Bupati - Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sidoarjo

 ·   Subandi harta kekayaan Rp. 80.605.839.407

 ·   Mimik Idayana harta kekayaan Rp. 41.005.743.676

11. Bupati - Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mojokerto

 ·   M Albarraa harta kekayaan Rp. 60.601.849.762

 ·   M Rizal Oktavian harta kekayaan Rp. 2.261.450.000

12. Bupati - Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bojonegoro

 ·   Setyo Wahono harta kekayaan Rp. 24.554.352.007

 ·   Nurul Azizah harta kekayaan Rp. 8.979.995.777

13. Bupati - Wakil Bupati terpilih Kabupaten Madiun

 ·   Hari Wuryanto harta kekayaan Rp. 7.678.126.715

 ·   Purnomo Hadi harta kekayaan Rp. 25.616.951.841

14. Bupati - Wakil Bupati terpilih Kabupaten Ngawi

 ·   Ony Harsono harta kekayaan Rp. 57.763.011.000

 ·   Dwi Rianto Jatmiko harta kekayaan Rp. 2.626.920.000

15. Bupati - Wakil Bupati terpilih Kabupaten Jombang

 ·   Warsubi harta kekayaan Rp. 58.610.388.518

 ·   Salmanuddin harta kekayaan Rp. 11.216.083.841

Dari data harta kekayaan tersebut Bupati terkaya terpilih pada Pilkada Jawa Timur yang tinggal menunggu dilantik pada 17-20 Februari 2025 yakni Subandi  Bupati Sidoarjo dengan harta kekayaan Rp. 80.605.839.407.

Sementara itu untuk Wakil Bupati terpilih yang terkaya di Jawa Timur yakni Beky Herdihansah Wakil Bupati Blitar dengan harta kekayaan Rp. 85.433.033.131.

Adapun, informasi harta kekayaan pada paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Jawa Timur diambil dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang merupakan salah satu instrumen pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dimiliki oleh KPK.

(TribunManado.co.id)

Sumber: Tribun Manado
Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved