Hasil RDP DPRD Bolsel Sulut Terkait Tambang Ilegal di Tobayagan, Arifin Olii Ngaku Dilematis

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLAANG UKI - DPRD Bolsel, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Polres Bolsel, dan masyarakat desa Tobayagan untuk membahas Perusahaan Tambang Emas Ilegal (PETI). 

RDP tersebut dipimpin langsung ketua DPRD Bolsel Arifin Olii dan dilaksanakan di ruang Banmus DPRD Bolsel, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Jumat 31 Januari 2025.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Bolsel mengaku dilematis, mengurusi PETI. 

Baca juga: Tolak Tambang Emas Ilegal, Pemuda Tobayagan Bakar Ban di Depan DPRD Bolsel 

Meskipun dilaksanakan secara ilegal, di sisi lain, sudah menjadi tempat mencari nafkah masyarakat.

“Sampai hari ini khusus lokasi Tobayagan dan Pidung belum jelas seperti apa," ujarnya. 

"Kalau masyarakat meminta untuk ditutup sedangkan kita tidak punya kewenangan untuk menutup, kita hanya bisa mengeluarkan rekomendasi,” ungkapnya.

Ruslan Paputungan, anggota DPRD Bolsel menipis hal itu.

Menurutnya, meskipun serba salah, tapi harus ada solusinya.

Ia menyarankan, pelaku mengelola PETI harus diundang di gedung DPRD.

Kalau mereka tidak memenuhi ketentuan, maka apapun konsekwensinya harus dihentikan.

“Cukong yang menjadi pemodal bagi masyarakat, juga harus di hadirkan agar supaya dapat mengurus izin," kata dia.

"Kalau tidak, maka aktivitas PETI harus dihentikan,” tegasnya.

Lanjutnya, sebelum mengeluarkan rekomendasi, pihaknya harus koordinasi dulu dengan instansi terkait.

Ia pun meminta agar DLH harus turun ke lokasi tambang tersebut. 

“Setelah dikaji oleh DLH, dan terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Maka dengan alasan apapun, aktivitas PETI harus dihentikan,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Bolsel Salman Mokoagow menegaskan, pihaknya akan tetap turun langsung melakukan investigasi lapangan. 

Namun harus dipahami bersama, bahwa kewenangan DPRD hanya memfasilitasi.

“Kami tidak memiliki kewenangan untuk menutup tambang ilegal ini, kami hanya memfasilitasi yang selanjutnya mengeluarkan rekomendasi,” ucapnya.

Ia berharap, Pemdes harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya aktivitas PETI di wilayah masing-masing.

“Setiap aktivitas masyarakat di lokasi PETI, agar selalu dicek dan diinformasikan,” harapnya.

Masih di tempat yang sama, Anggota DPRD Halilintar Kadullah juga mengatakan, pertemuan hari ini, menjadi berita baik, untuk masa aksi yang melakukan tuntutan penolakan PETI.

“Yang melakukan aktifitas pertambangan dengan alat berat harusnya bisa dikenakan pidana,” tegasnya.

Kasat Intel Polres Bolsel IPTU Christian Y. Y. Rengkung menuturkan, di Kabupaten Bolsel sudah banyak aktivitas PETI dan bisa memicu dua masalah yaitu, pencemaran lingkungan dan mengurangi lahan untuk masyarakat penambang lokal/gunakan alat tradisional.

“Kami dari Polres terus berupaya, menghindari kerusakan lingkungan dan konflik horizontal ditengah masyarakat," kata dia. 

"Maka kami menyarankan untuk menutup PETI, baik yang secara konvensional maupun modern dengan menggunakan alat berat,” ungkapnya lagi. 

Untuk diketahui, RDP ini menghasilkan rekomendasi membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Pol-PP, DLH Bolsel, Disnaker, Kesbangpol dan anggota DPRD Bolsel.

Tim terpadu ini nantinya akan melakukan investasi terkait aktivitas tambang emas ilegal di Tobayagan. (Nie)