Daftar Paslon Kepala Daerah Terpilih di Sumatera Utara yang Belum Akan Dilantik pada 6 Februari 2025

TRIBUNMANADO.CO.ID - Daftar pasangan calon (paslon) kepala daerah terpilih Pilkada 2024 di wilayah provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang belum akan dilantik pada pelantikan tahap pertama, 6 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto secara serentak.

Total 33 Kabupaten/Kota yang tersebar di Sumatera Utara menggelar Pilkada Serentak 2024.

Terbagi dari 25 Kabupaten dan 8 Kota.

Namun hanya 14 paslon kepala daerah terpilih yang masih tercegat gugatan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terbagi dari 11 paslon Bupati-Wakil Bupati dan 3 paslon Wali Kota-Wakil Wali Kota.

Sedangkan 19 paslon kepala daerah terpilih lainnya akan dilantik setelah ditetapkan KPU pada 9 Januari 2025 lalu secara serentak.

Lantas siapa saja para kepala daerah pemenang Pilkada 2024 di Sumut yang belum akan dilantik pada 6 Februari 2025?

Simak daftar selengkapnya di bawah ini:

1. Pilkada Kota Medan 

Rico Tri Putra Bayu - Zakiyuddin Harahap

2. Pilkada Kota Pematang Siantar

Wesly Silalahi - Herlina

3. Pilkada Kota Binjai

Amir Hamzah - Hasanul Jihadi 

4. Pilkada Kabupaten Labuhan Batu

Maya Hasmita - Jamri

5. Pilkada Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Fery Sahputa Simatupang - Syahdian Purba Siboro

7. Kabupaten Toba

Effendi Napitupulu - Audi Murphy Sitorus

8. Kabupaten Samosir

Vandiko Timotius Gultom - Ariston Tua Sidauruk

9. Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah

Masinton Pasaribu - Mahmud Sitompul

10. Pilkada Kabupoaten Mandailing Natal

Saipullah Nasution - Atika Azmi Utammi

11. Kabupaten Humang Hasudutan

Oloan P Nababan - Junita Rebeka Marbun

12. Kabupaten Nias Utara

Amizoro  Waruwu - Yusman Zega

13. Kabupaten Nias Selatan

Sokhiatulo Laia - Yusuf Nache

14. Kabupaten Deli Serdang

Asri Ludin Tambunan - Lom Lom Suwondo

Jadwal Pelantikan (Tahap 1)

Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 di seluruh wilayah Indonesia yang sudah ditetapkan KPU telah ditentukan tanggalnya.

Pelantikan disepakati akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025.

Sementara itu, bagi paslon terpilih yang masih menunggu putusan MK akan dilantik pada pelantikan tahap kedua.

Sebelumnya dikabarkan, Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mencapai kesepakatan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada Serentak 2024, yang tidak terlibat sengketa di MK akan dilakukan pada 6 Februari 2025.

Kesepakatan terkait jadwal pelantikan itu didapat dalam rapat yang diadakan pada Rabu, 22 Januari 2025 lalu.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa pelantikan ini mencakup Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Begitu juga sebaliknya, untuk daerah yang hasil Pilkadanya masih dalam proses sengketa di MK, pelantikan baru akan dilakukan setelah ada keputusan dari sidang perselisihan.

MK diharapkan dapat menyelesaikan semua perkara perselisihan hasil Pilkada serentak 2024 paling lambat pada 15 Maret 2025.

Rifqi menambahkan bahwa pelantikan untuk daerah yang masih dalam sengketa akan dilakukan setelah MK mengeluarkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat kerja yang diadakan oleh Komisi II DPR RI tersebut bertujuan untuk membahas pelantikan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak 2024.

Ia juga menegaskan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih akan dilaksanakan di Jakarta.

“Jadi baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, seluruhnya yang melantik Presiden Prabowo,” ujar Rifqi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (22/1/2025), dikutip dari Kompas, Minggu (26/1).

Kesepakatan pelantikan serentak semua tingkatan kepala daerah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

“Dasar hukumnya adalah ketentuan dalam Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana Presiden sebagai Kepala Pemerintahan berhak untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota secara serentak,” jelas Rifqi.

Hasil rapat itu diharapkan dapat memastikan kelancaran pelantikan kepala daerah dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Baca juga: Daftar Paslon Kepala Daerah Terpilih di Jawa Barat yang Tidak Akan Dilantik pada 6 Februari 2025

(TribunManado.co.id)