Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Sulawesi Utara

DIPA 2025 Turun, Anggaran Pembangunan Sulawesi Utara Tembus Rp 22,4 Triliun

Alokasi Belanja Pemerintah Pusat/DIPA 2025 dan TKD 2025 di Provinsi Sulawesi Utara relatirlf besar. 

Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Chintya Rantung
Ist
Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, Kepala DJPb Provinsi Sulut, Harry Utomo saat penerimaan DIPA tahun 2025 di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado, Rabu (18/12/2024). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Alokasi anggaran pembangunan Sulawesi Utara tahun 2024 naik. 

Hal ini tergambar dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 yang diserahkan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado, Rabu (18/12/2024).

Alokasi Belanja Pemerintah Pusat/DIPA 2025 dan TKD 2025 di Provinsi Sulawesi Utara relatirlf besar. 

Untuk Belanja Pemerintah Pusat/DIPA 2025 yang disalurkan melalui Kementerian/Lembaga maupun dinas-dinas OPD mencapai Rp 8,34 triliun.

Sedangkan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp 14,09 trilun. 

Secara total alokasi di provinsi Sulawesi Utara mencapai Rp 22,43 triliun. 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyampaikan, APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian. 

Karena itu Olly minta pemerintah daerah, satker Kementerian/Lembaga menggunakan anggaran secara maksimal, efektif dan efisien. 

"Pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati, dan terencana dengan baik," kata Olly saat penyerahan DIPA.

Dengan alokasi dana yang besar tersebut, Olly bertekad untuk melaksanakan pembangunan di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung pemerintah pusat dalam upaya melanjutkan transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, Indonesia Emas tahun 2045. 

Olly menyampaikan kepada para bupati wali kota serta pimpinan instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga di lingkup Provinsi Sulawesi Utara agar belanja negara harus dilakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang.

Salah satunya dengan mengurangi pemborosan, mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya. 

“Saya mengajak kita menyatukan gerak langkah berjuang memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan dan kemajuan serta untuk kebangkitan daerah menuju Sulawesi Utara yang semakin hebat," jelasnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Hari Utomo mengatakan APBN adalah instrumen penting yang menentukan kemajuan suatu bangsa.

APBN merupakan instrumen andalan dalam melindungi masyarakat dan perekonomian dalam menghadapi gejolak, guncangan, dan menghadapi krisis. 

"APBN 2025 dirancang untuk kebijakan fiskal yang holistik guna mewujudkan APBN yang sehat," kata Utomo.(ndo) 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

 

Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved