Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Penjabat Lebih Baik daripada Figur Terpilih Lewat Pilkada

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto pada satu kesempatan menyinggung soal sistem politik yang diterapkan oleh negara-negara tetangga, di mana DPRD yang memilih kepala daerah, seperti Gubernur dan Bupati.  

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) lalu.

Prabowo menjelaskan bahwa perlunya pemikiran untuk memperbaiki sistem Partai Politik. 

Sebab, dikatakannya, pelaksanaan sistem pelaksanaan Pilkada ini menghabiskan anggaran hingga triliunan.

"Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” terang Prabowo.

Prabowo pun mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut.

Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

Prabowo pun mengingatkan bahwasanya sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari.

Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Presiden RI ke-8 ini pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Nantinya, kata Prabowo, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," tegasnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Dosen Kepemiluan FISIP Unsrat Ferry Daud Liando mengatakan, pernyataan Presiden sangat dimaklumi.

Sebab, pemilihan kepala daerah secara langsung ternyata tidak menjadi lebih baik dari pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD ataupun dalam proses pengangkatan.

Malah sejumlah laporan kinerja di daerah yang kinerjanya lebih baik ternyata hanya dari daerah yang dipimpin oleh kepala daerah berstatus penjabat.

Sebagaimana, kepala daerah berstatus Penjabat (Pj) tidak dipilih langsung tapi hanya melalui proses pengangkatan.

"Sementara daerah yang dipimpin kepala daerah yang dipilih langsung memiliki kinerja pada urutan di bawah," jelasnya

Kata Daud, di sisi lain terdapat kepala daerah hasil pemilihan langsung berurusan dengan penegak hukum karena prilaku korupsi. 

Menurutnya, hasil evaluasi Kemendagri dan Kemenpan terdapat kepala daerah yang miskin inovasi dalam memajukan daerahnya, baik dalam hal kebijakan, pelayanan publik maupun strategi mengelola pendapatan daerah. 

"Miskin inovasi menjadi pemicu suatu daerah hanya bergantung pendanaan daerah dari transfer pemerintah pusat," jelas Daud Liando.

Ia melihat proses Pilkada langsung menjadi salah satu pemicu buruknya kinerja sebagian kepala daerah.

Pertama dalam hal seleksi calon oleh Parpol belum dilakukan secara benar oleh sebagian besar Parpol. 

Parpol kerap mengabaikan proses kaderisasi anggota sebelum diusulkan menjadi calon. 

"Calon yang diusung lebih mengedepankan kemampuan modal yang dimiliki ketimbang pegalaman kepemimpinan," jelasnya.

Kedua, prilaku pemilih sebagian besar belum teredukasi dengan baik. 

Pertimbangan dalam memilih calon kerap tidak didasarkan pada prestasi dan kapasitas. 

"Dasar pilihannya adalah imbalan seperti politik uang atau faktor kedekatan emosioanl semata," jelasnya.

Lanjut Daud Liando, perbedaan pilihan kerap tidak memperkaya demokratisasi pemilihan, tetapi mengarah pada permusuhan, politisasi sara, dan adu domba. 

Kultur dan struktur sosial masyarakat terpeca belah hanya karena perbedaan pilihan.

Tetapi demikian, wacana Presiden Prabowo mengganti sistim pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak akan secara otomatis pemilihan akan menjadi lebih baik.

"Permasalahan Pilkada bukan pada sistem apakah langsung atau oleh DPRD.

Permasalahan saat ini adalah pola kelembagaan Parpol yang sebagiannya belum efektif menciptakan kader pemimpin yang memiliki kapasitas dan etika kepemimpinan yang baik," jelasnya

Daud Liando menjelaskan, jika kelembagaan Parpol belum mampu melahirkan kader-kader terbaik maka mekanisme Pilkada oleh DPRD tetap akan bemasalah. 

"Kader-kader Parpol di DPRD sebagai pemilih dan calon yang akan diusung parpol berpotensi tetap akan melakukan politik uang. 

Jadi terlalu sulit jika mengatasnamakan bahwa pemilihan di DPRD akan menghilangkan politik uang," jelasnya.

Daud Liando menambahkan, jika semua Parpol punya komitmen membekali setiap anggotanya dengan jiwa kepemimpinan yang bagus, jauh sebelum prsoses pencalonan di mulai maka apapun sistem pemilihannya tetap akan baik.

"Jadi permasalahan Pilkada bukan pada sistem apakah langsung atau oleh DPRD, tetapi masalahnya adalah ketidaksiapan sebagian besar Parpol dalam mempersiapkan calon jauh sebelum pencalonan dimulai," jelasnya. 

(TribunManado.co.id)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Berita Update di Portal TribunManado.co.id