Penjelasan RSUD Datoe Binangkang Bolmong Terkait Jasa Medis Nakes yang Belum Dibayarkan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Hingga kini jasa tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datoe Binangkang, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Sulawesi Utara belum dibayarkan. 

Jasa medis yang belum dibayarkan kepada nakes di RSUD Datoe Binangkang tersebut yakni jasa medis BPJS. 

Hal ini dibenarkan bagian perencanaan RSUD Datoe Binangkang Nardi Podomi. 

"Jasa medis yang belum dibayarkan itu sesuai dengan anggaran yang ada di RKA, " ucapnya kepada Tribun Manado Selasa (10/12/2024). 

Nardi menjelaskan dana BPJS ke rumah sakit tidak ada masalah dan lancar setiap bulan, namun dana tersebut kami setor kembali ke RKUD untuk nanti kami minta lewat penganggaran APBD RSUD Datoe Binangkang. 

"Pembayarannya itu yang kami berikan sesuai dengan yang kami terima," jelasnya. 

Nardi juga menjelaskan bahwa dana BPJS itu terbagi beberapa bagian seperti dana operasional untuk pembayaran obat-obatan. 

"Disini juga kami khawatir akan ada beberapa obat nanti jadi hutang karena tidak terbayarkan," ucapnya. 

Namun, untuk hutang pembayaran obat-obatan ini akan kami catat untuk nantinya diberikan kebagian akuntansi  di BKD. 

"Itu nantinya juga akan diperiksa BPK dan menjadi tanggungan hutang pemda," tambahnya. 

Nardi menjelaskan bahwa untuk obat-obatan ini jumlahnya mencapai hingga Milyaran. 

"Ada sekitar 1 Milyar lebih, namun untuk jumlah pasti hutangnya kita akan tahu saat tahun yang baru karena untuk sekarang kan bisa jadi masih ada penganggaran obat," ucapnya. 

Lewat kendala ini jasa tenaga medis serta obat-obatan yang belum terbayar kata Nardi bisa jadi karena ada beberapa dinas terkait yang lebih membutuhkan. 

"Jadi untuk sistem pemberian dana ini yang lebih tau pasti dari pihak BKD Pemkab Bolmong," ucapnya. 

Nardi menambahkan bahwa dengan kendala yang ada di RSUD Datoe Binangkang ini dirinya berharap tidak ada aksi mogok dari para dokter yang ada di RSUD Datoe Binangkang. 

"Nanti juga saya akan berkoordinasi dengan pimpinan bagaimana baiknya agar kendala ini bisa diselesaikan, " tandasnya. 

Sementara itu,  kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Ashari Sugeha menanggapi bahwa seharusnya pihak RSUD Datoe Binangkang lebih proaktif dalam menyikapi persoalan yang dimaksud. 

"Tanpa maksud saling menyalahkan sampai saat ini kami bru menerima laporan lisan sedangkan secara tertulis belum ada," ucap Ashari. 

Lanjut Ashari, bahwa saat pembahasan APBD perubahan ditahun tersebut saja pihak rumah sakit tidak ada yang hadir. 

"Pihak rumah sakit tidak ada yang hadir saat pembahasan anggaran, harusnya lebih proaktif untuk kepentingan tersebut," tandasnya. 

Sedangkan untuk hutang kata Ashari itu akan ditentukan saat pemeriksaan BPK. 

"Soal hutang nanti BPK yang tentukan tapi saya rasa untuk kendala pasti internal rumah sakit yang lebih tahu," singkatnya. 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.