Akademisi Unsrat Manado Maxi Egetan: Quick Count Dilindungi UU, Tak Pernah Meleset dari Hasil KPU

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Dosen Fisip Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial Politik Dr Maxi Egetan memberikan tanggapan tentang hasil Quick Count saat ini terkhususnya Pilkada Sulawesi Utara.

Menurutnya tahapan Pilkada Sulut sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saat ini telah masuk di penghitungan suara tingkat kecamatan, berjenjang pleno kabupaten dan provinsi.

"Tentu masyarakat menunggu hasil pleno tersebut sampai di tingkat provinsi dan ini merupakan proses demokratisasi dari berbagai mekanisme yang berlaku," jelasnya

Menurutnya ada undang-undang yang melindung Quick Count itu khususnya pasal 448 dan 449 UU Pemilu.

Di situ menjelaskan pelibatan masyarakat yang dalam hal ini boleh melakukan perhitungkan cepat.

Kemudian ada peraturan KPU juga nomor 17 yang secara tegas menyampaikan bahwa ada lembaga-lembaga yang boleh melakukan perhitungan cepat, termasuk lembaga penelitian di kampus, serta pers.

"Asalkan tidak boleh berpihak pada suatu kontestan, jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan tentang Quick Count adalah salah satu hal yang wajar saja dan dilindungi undang-undang,"jelasnya

Namun kata Maxi Egetan penghitungan suara harus resmi dari KPU sebagai penyelenggara.

"Nah sekarang ini banyak berseliweran klaim mengklaim kemenangan dan itu bagian dari ritual politik dan wajar saja, tapi yang pasti masyarakat sekrang menunggu hasil resmi KPU, Bawaslu, dan kita harus menghormati lembaga penyelenggara," jelasnya

Lanjut dia, dalam pertarungan Pilkada  kalah menang itu hal biasa, apalagi sudah ada deklarasi bersama sesama pasangan calon sebelumnya yang dilaksanakan KPU.

"Jadi Ini jangan jadi hanya sekedar retorika atau tahapan biasa maka harus diterima dan legowo serta memandang bahwa ini bagian dari proses politik," jelasnya

Terkait langkah dari paslon melakukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi adalah hal yang wajar.

Dalam perspektif aturan itu dimungkinkan kalau memang ada keberatan dan dugaan-dugaan kecurangan dapat dibawah ke tingkatan MK.

Namun Egetan menegaskan MK memiliki aturan juga.