Isu Diskualifikasi Paslon di Bolmong Sulawesi Utara Dibantah KPU, Alfian: Itu Hoaks

TRIBUNMANADO.CO.ID, LOLAK -- Menjelang hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara (Sulut), dinamika politik semakin memanas. 

Salah satu isu yang mencuat adalah kabar hoaks yang menyebut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Limi Mokodompit dan Welty Komaling, yang diusung oleh PDI Perjuangan, didiskualifikasi dari kontestasi.

Kabar tersebut beredar luas di media sosial dan memicu kebingungan ditengah masyarakat. 

Namun, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolmong dengan tegas membantah hal tersebut.

Komisioner KPU Bolmong Alfian Pobela mengatakan hingga saat ini tak ada pasangan yang didiskualifikasi.

“Kandidat yang bertarung di Pilkada Bolmong masih tetap tiga pasangan," ujarnya via telepon, Selasa 26 November 2024. 

"Pasangan calon nomor urut tiga, yakni Limi Mokodompit dan Welty Komaling, masih resmi sebagai peserta pemilihan,” kata dia. 

Menurut Alfian, penyebaran informasi palsu tersebut berpotensi mengganggu jalannya proses demokrasi di Kabupaten Bolmong. 

Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui sumber resmi, baik itu dari KPU maupun lembaga yang berwenang," ujarnya. 

"Hoaks semacam ini hanya bertujuan untuk menciptakan kericuhan dan mengurangi kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu,” tegasnya.

Pasangan Limi Mokodompit dan Welty Komaling yang menjadi sasaran isu hoaks ini merupakan salah satu kandidat kuat dalam Pilkada Bolmong 2024. 

Keduanya mendapatkan dukungan penuh dari partai pengusung, termasuk PDI Perjuangan, yang menilai pasangan ini mampu melanjutkan pembangunan daerah dengan visi dan program unggulan.

Dengan semakin dekatnya hari pencoblosan, KPU Bolmong memastikan semua persiapan logistik dan teknis telah hampir rampung. 

Proses pemilihan diharapkan berjalan lancar dan transparan, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.