Politik Uang di Bolmong
Oknum Kepala Dinas di Pemkab Bolmong Diamankan Polisi, Diduga Terlibat Politik Uang Jelang Pilkada
Oknum Kepala Dinas di Pemkab Bolmong Diamankan Polisi. Diduga Terlibat Politik Uang Jelang Pilkada 2024.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Frandi Piring
Dalam penggeledahan, ditemukan sejumlah barang bukti termasuk amplop berisi uang dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu, baju paslon, dan lampiran data penerima.
Prediksi ICW terkait Politik Uang di Pilkada 2024
Politik kartel untuk meniadakan persaingan di Pilkada 2024 tengah menjadi sorotan publik.
Parpol berusaha saling merangkul, tujuannya membentuk calon tunggal lawan kotak kosong.
Politik uang, penggunaan bantuan soal dan politik dinasti diprediksikan bakal ramai di pesta demokrasi 27 November 2024.
Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha kritisi partai politik gunakan mekanisme kotak kosong di pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memenangkan kandidat tertentu.
Diketahui dalam konteks Pilkada adanya fenomena calon tunggal tidak serta merta pasangan calon diangkat menjadi kepala daerah. Maka ada mekanisme kotak kosong sebagai protes voting.
Belakangan skema kotak kosong dituding sebagai cara memuluskan langkah di Pilkada 2024.
"Sayangnya mekanisme ini (Kotak kosong) justru digunakan untuk memenangkan kandidat tertentu. Padahal sebetulnya itu (Kotak kosong) proses voting untuk melampiaskan kekecewaan terhadap partai politik yang gagal memberikan pilihan kepada masyarakat," kata Egi dalam sebuah diskusi di kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024).
Ia melanjutkan kenapa partai politik tidak bisa memberikan kandidat saingan yang baik untuk masyarakat.
"Tetapi justru malah membiarkan calon tunggal untuk publik. Publik hanya diberikan satu opsi," jelasnya.
Selain itu Egi juga menilai, praktik kecurangan pemilu yang terjadi pada Februari lalu. Berpotensi terjadi kembali pada Pilkada 2024.
"Baik politik uang, bansos, maupun politik dinasti bakal terulang," ungkapnya.
Perihal politik uang, kata Egi di Pilkada 2024 cenderung bakal meningkat dibandingkan Pilkada sebelumnya.
"Soal politik uang perlu kita ingat pernah terjadi secara masif dan telah menjadi norma. Banyak laporan yang diterima oleh kami bawa Pemilu itu sekarang pemilih akan meminta (Uang)," terangnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.