Ada Oknum di Bitung Diduga Hambat Wali Kota Salurkan Hak ASN

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) senang karena gaji 13 sudah dibayarkan.

Menurut Azis Latugara ASN di Dinas Kominfo Bitung Sulut, pembayaran gaji tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan.

"Terima kasih kepada Pemkot Bitung yang sudah mempercepat proses pembayaran karena hal ini yang  paling ditunggu," kata Azis, Jumat (8/11/2024):

Senada dengan Azis, Katrina Kansil seorang kepala bidang di Satpol PP Bitung menyambut baik hal ini.

"Tentunya sebagai ASN, kami berterima kasih kepada Wali Kota Bitung yang sudah mulai membayarnya," tambah Kansil.

Di tempat terpisah, upaya pemkot Bitung melakukan pembayaran tunjangan seperti TPP, Gaji 13, THR dan gaji THL/Pala dan RT agak tersendat.

Dari penelusuran di lapangan,  hingga, Jumat (8/11/2024), masih ada sejumlah perangkat daerah yang tak kunjung memasukkan tagihan pembayaran tunjangan tanpa alasan jelas.

Bahkan, upaya Wali Kota Ir Maurits Mantiri MM merealisasikan keterlambatan pembayaran tunjangan ASN malah diabaikan oleh sejumlah perangkat daerah dengan tidak memasukkan berkas tagihan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Ini menuai kritik pedas dari pemerhati Pemerintahan Kota Bitung yang juga tim Pelayanan Publik Bitung Muzaqhir Boven. 

Jika seperti itu, Boven menilai ada indikasi perangkat daerah yang belum memasukkan tagihan tunjangan memang sengaja menghambat proses pembayaran. 

"Maka, ujung-ujungnya, Pak Wali Kota yang difitnah, dibully, dilapor sana lapor sini hingga namanya tak baik di masyarakat. Padahal memang ada peragkat yang tidak mau memasukkan tagihan,” kata Muzaqhir Boven.

Ironinya, keterlambatan proses pembayaran tunjangan ASN digiring dan jadi bahan komoditi politik di Pilkada. 

Padahal kata dia, pembayaran tunjangan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, berbeda dengan gaji yang rutin dibayarkan setiap awal bulan.

“Malah ada ASN yang aktif di media sosial menyesatkan publik dengan opini tunjangan adalah gaji.

Padahal tunjangan itu sama dengan bonus bagi ASN dan bukan gaji seperti yang diopinikan dan jadi bahan politik,” katanya.