Ketika Mendagri Tito Karnavian 'Memohon' kepada Hacker Jangan Retas Server Dukcapil: Tolong . .

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada satu kesempatan meminta hacker atau peretas agar tidak meretas server Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Mendagri Tito mengatakan hal tersebut saat rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (31/10/2024) kemarin.

Rapat tersebut juga dihadiri secara online oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil sekaligus Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi.

“Sampai saat ini sepertinya server Dukcapil belum pernah tembus. Tapi, saya enggak nantang temen-temen hacker, enggak. Tolong, jangan juga dihajar gitu,” ujar Tito dikutip dari Kompas.com, Kamis.

Awal mula Mendagri Tito minta hacker jangan serang server Dukcapil

Pernyataan Tito Karnavian supaya hacker tidak menyerang server Dukcapil bermula ketika mantan Kapolri ini menyinggung peran penting data kependudukan dalam rangka mendorong digitalisasi sistem pemerintahan.

Salah satu hal yang perlu dilakukan terkait digitalisasi adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Mendagri Tito kemudian membahas soal digitalisasi pada sistem pemerintahan seharusnya didukung oleh infrastruktur yang mumpung.

Hal itu dibutuhkan agar digitalisasi sistem pemerintahan dapat berjalan maksimal tanpa mengalami banyak kendala.

“Makanya kami betul-betul dalam waktu yang secepat-cepatnya memperkuat infrastruktur IT Dukcapil,” ucap Tito.

“Mohon dukungan dari bapak-bu sekalian. Karena kalau kita mau buru-buru launching, jantungnya ini tidak kuat sistemnya, tiga hal, yaitu storage, kemampuan penyimpanan yang enggak kuat, ini akan jebol,” tambahnya.

Dalam rapat bersama DPR, Tito juga menyinggung perlunya infrastruktur pusat data dengan cadangan penyimpanan yang aman, jaringan internet yang cepat, dan sistem keamanan siber yang kuat.

“Yang kedua adalah bandwidth-nya, supaya di perjalanan lalu lintasnya lebar, sehingga tidak lemot. Yang terakhirlah cybersecurity-nya, jangan sampai di-hack,” jelas Tito.

“Backup data kita di Batam juga masih dibantu oleh Inafis Polri.

Harusnya memiliki backup data sendiri, storage sendiri,” sambungnya.

Setelah itu, Tito menyebut, server yang dikelola Ditjen Dukcapil sudah cukup baik dan dinilai siap menghadapi potensi peretasan.

“Cuma low profile-nya aja, jangan dihajar. Sebetulnya kita siap juga,” imbuh Tito.

Server dan situs Dukcapil pernah diduga diretas 'hacker'

Meski Tito menyebut server Dukcapil belum pernah dibobol, data yang berkaitan dengan kependudukan diduga pernah diretas lalu dijual melalui internet pada 2023.

Pada saat itu, hacker mampu menemukan data mengenai nama ibu kandung masyarakat.

Data tersebut begitu krusial mengingat nama ibu kandung biasa digunakan sebagai salah satu mekanisme keamanan untuk mengakses layanan perbankan, publik, dan lainnya.

Dilansir dari Kompas.com, Selasa (18/7/2023), pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan, data Dukcapil diduga bocor setelah ia melakukan analisis terhadap sampel data yang diberikan hacker dengan identitas RRR.

“Ada beberapa field yang sangat berbahaya bagi masyarakat terdampak kebocoran data ini karena terdapat field 'NAMA_LGKP_IBU', di mana data nama lengkap ibu kandung ini biasanya dipergunakan sebagai lapisan keamanan tambahan di sektor perbankan,” jelas Pratama.

Server Dukcapil juga menjadi korban serangan hacker pada 2021. Pada saat itu, server Dukcapil dari empat daerah dapat dibobol hacker.

Server yang dibobol mencakup data Dukcapil di Malang, Subang, Bogor, dan Bekasi.

Zudan Arief Fakrullah yang pada saat itu menjabat sebagai Dirjen Dukcapil mengaku, server Dukcapil dapat dibobol karena kurangnya pengamanan data.

“Pekan lalu sudah kita mitigasi risiko, yaitu dengan mematikan jaringan yang menggunakan internet publik untuk layanan online agar diperkuat dengan firewall dan sistem pengamanan lainnya,” ujar Zudan dikutip dari Kompas.com, Senin (7/6/2024).

Selain server, situs resmi Dukcapil tak luput dari serangan hacker. Situs Dukcapil pernah diretas pada 2019 saat Menteri Dalam Negeri masih dijabat oleh Tjahjo Kumolo.

Pada saat itu, situs Dukcapil mengalami down lalu muncul tulisan berbahasa Jepang.

Dilansir dari Kompas.com, Selasa (16/7/2024), pada saat itu Tjahjo menyebut, peretasan terhadap situs Dukcapil merupakan ulang orang iseng.

Baca juga: Mendagri Sebut Rolling 22 Maret Memenuhi Syarat, Bupati Minut Joune Ganda: Ini Sudah Kehendak Tuhan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com