Pilkada Bitung Sulut, Paslon Debat Soal Kependudukan, Infrastruktur, Tata Ruang, Penangkapan Terukur

Kota Bitung dikenal luas, di Indonesia dan negara lain sebagai kota penghasil industri perikanan berkualitas eksport.

Selain kota pelabuhan, indsutri perikanan tumbuh pesat di Kota Bitung.

"Bagaimana pendapat dengan penerapan aturan penangkapan ikan terukur bagi nelayan kecil di Kota Bitung dan bagaimana tindakan sebagai pimpinan daerah mensekahterakan masyarakat nelayan kecil?," kata moderator Anggie Kuntag membaca pertanyaan panelis.

Dalam jawabannya, Geraldi sampaikan peraturan pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2023 menjadi pro dan kontra, sehingga dalam penerapannya harus tahun 2024 ditunda nanti tahun 2025.

"Ini tantangan kita semua, karena dalam hal proses penangkapan ikan terukur kadang jadi pro kontra. Yang harus kami lakukan,  terkait regulasi. Sebagai pemerintah daerah, akan mengoptimalkan koordinasi instansi sekaligus pengawasan sehingga nelayan kecil di Bitung bisa ambil bagian dalam proses tersebut," jawab Geraldi Mantiri.

Jawaban ini di respons oleh calon wali kota Bitung nomor 2 Hengky Honandar, menurutnya penangkapan terukur untuk masyarakat nelayan pesisir pihaknya akan berkoordinasi dengan kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Untuk berikan edukasi dan bantu masyarakat nelayan pesisir, dengan pengadaan penyebaran rumpon untuk kehidupan yang berkelanjutan dan kehidupan perekonomian masyarakat pesisir punya kebutuhan hidup tercukupi," jawab Hengky Honandar.

Respons dari Hengky, kemudian di tanggapi Geraldi.

Menurut Geraldi fungsi koordinasi itu penting, sehingga didalamnya kewenangan  tentang perikanan dan kelautan apalagi tentang industri perikanan di Bitung kewenangan penuh di pemerintah provinsi dan Nasional.

"Kewenangan pemkot Bitung bagaimana pemberdayaan masyatakat nelayan kecil, pemda mampu memberikan bantuan kepada mereka," jelas Geraldi.

Sementara itu pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor 2 Hengky Honandar, tentang kependudukan.

Sebagai kota perikanan Bitung menjadi destinasi lapangan kerja dari masyarakat di luar kota Bitung. Dampaknya, terhadap potensi meningkatnya kepadatan penduduk.

"Bagaimana strategi akan dampak dari peningkatan kepadatan penduduk, dan bagaimana pelayanan dasar serta fasilitasi kependudukan yang akan diterapkan bagi masyarakat," tanya moderator.

Hengky Honandar dalam jawabannya bilang, akan berusaha untuk pelayanan dan dasar dan infrastruktur dasar masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan sanitasi.

"Terkait dengan perkembangan penduduk kota Bitung maka kebutuhan hidup harus di jamin dengan memberikan edukasi ke masyarakat agar mereka mampu bersaing dalam persaingan untuk tenaga kerja. Sehingga kami pemetintah akan berikan pelatihan, pendidikan dan memberikan pendidikan mental dan psikologis agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar," jawab Hengky Honandar.