Besok Debat Pilgub Sulut Kedua, 3 Paslon Bahas Pendidikan, Bagini Kata Pengamat Pendidikan

TRIBUNMANADO.CO.ID -Debat publik Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi tahap kedua akan berlangsung Rabu (23/10/2024). 

Debat kedua ini bakal berlangsung di Wale Ne Tou, Tondano, Minahasa setelah sebelumnya berlangsung di Kotamobagu, 9 Oktober lalu. 

Adapun tema debat kedua besok, yakni Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Kesejahteraan Perlindungan dan Inklusi Perempuan Anak, Sosial dan Penyandang Disabilitas, Penguatan Demokrasi Lokal, Hukum dan HAM, Budaya, Kearifan Lokal dan Masyarakat Adat. 

Baca juga: Besok Debat Pilgub Sulut Kedua, Bahas Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Perempuan dan Disabilitas

Terkait itu  pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Manado (Unima) Dra Meike Imbar, M. Pd, angkat bicara.

Meike mengungkapkan saat ini mata semua warga masyarakat Provinsi Sulawesi Utara maupun provinsi termasuk kota / kabupaten lainnya sedang tertuju pada kontestasi Pilkada serentak yang rencananya dilaksanakan pada 27 November mendatang. 

Dan saat ini di dunia elektronik dan media sosial bahkan di sudut kota ramai dengan perhelatan kampanye termasuk debat calon kandidat.

Sorotan kita kali ini terkait materi debat kedua, 3 paslon di Pilgub Sulut  yang akan membahas bidang pendidikan khususnya.

"Senyatanya bidang pendidikan perlu mendapat perhatian serius dari para Calon jika itu dianggap sebagai moda terdepan dalam persiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas," ujar Meike, Selasa (22/10/2024).

Menurut Meike persoalan pendidikan merupakan persoalan yang multikompleks dan memerlukan kajian komprehensif, holistik lebih dari sekedar jargon belaka.

Tantangan yang kasat mata saat ini khususnya pada tataran pendidikan menengah dimana terlihat " penurunan" kuantitas peserta didik pada tataran SMA. Persoalan ini bukan sekedar bicara angka partisipasi sekolah, tetapi juga berimbas pada ketersediaan sumberdaya ke Perguruan Tinggi.

Penurunan kuantitas peserta didik di SMA - SMA se- Sulut perlu dikaji dengan teliti. Apakah faktor pemberlakuan zonasi yang kemudian menjadi bumerang, dimana peserta didik  hijrah tempat tinggal untuk bisa masuk ke SMA pilihannya favorit  lebih bermutu. 

Ataukah faktor ekonomi orang tua yang menyebabkan terjadinya putus sekolah. Atau bisa juga ada SMA SMA tertentu ditinggalkan oleh warga masyarakat ( orangtua) karena mutu pendidikan dan kedisiplinan.

"Perlu juga ditelisik data statistik kependudukan, apakah efektivitas program Keluarga Berencana telah menghambat ketersediaan calon peserta didik untuk SMA," jelasnya.

Ia menjelaskan salah satu langkah yang dapat digunakan adalah melakukan pembatasan jumlah/ menetapkan kuota peserta didik di setiap SMA Negeri. Pemberlakuan pembatasan/ penetapan kuota juga harus dibarengi usaha peningkatan mutu SMA. Karena orang tua tentunya tidak akan menyerahkan anak anaknya dididik pada sekolah yang dianggap  tak bermutu.

"Tentu kita menunggu perencanaan yang matang dan holistik dari para kandidat melalui debat kedua ini," pungkasnya.