Profil Teguh Setyabudi, Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Heru Budi Hartono

TRIBUNMANADO.CO.ID - Profil Teguh Setyabudi yang ditunjuk menjadi Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono.

Penunjukan Teguh Setiabudi ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 125P yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Oktober 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, dalam Keppres Nomor 125P, Jokowi memberhentikan Heru Budi Hartono dengan hormat dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

"Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres Nomor 125P tertanggal 16 Oktober 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/10/2024).

Teguh Setyabudi merupakan pejabat publik di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum ditunjuk sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

Simak selengkapnya profil Teguh Setyabudi di bawah ini:

Profil Teguh Setyabudi, Pj Gubernur DKI Jakarta baru

Teguh Setyabudi saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri).

Dilansir dari laman Kemendagri, Teguh lahir di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada 8 Maret 1967.

Teguh Setyabudi merupakan anak keempat dari sembilan bersaudara dari pasangan Drs H Kardoyo dan Hj Sulastri.

Selepas lulus SMA di Purwokerto pada 1986, dia melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dengan mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol).

Di perguruan tinggi, sosok Teguh aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, termasuk Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintah (Komap Fisipol UGM) dan Senat Mahasiswa Fisipol UGM.

Bahkan, pada 1987 hingga 1988, Teguh terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fisipol UGM.

Tidak hanya kegiatan non-akademik, Teguh juga menorehkan prestasi di bidang akademik. Pada 1991. Teguh lulus S1 dengan meraih predikat lulusan terbaik di Fisipol UGM.

Pada tahun yang sama, dia diterima menjadi pegawai di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) melalui program khusus.

Saat itu, lulusan terbaik Fisipol UGM langsung diterima sebagai karyawan di Badan Diklat Depdagri, tetapi belum berstatus pegawai negeri sipil (PNS).