Jokowi Minta Maaf di Sidang Kabinet Terakhir, Titip Pesan kepada Jajaran Menteri

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (13/9/2024).

Sidang kabinet ini menjadi kali terakhir dalam rezim pemerintahan Jokowi sebagai Presiden.

Pada kesempatan itu juga Jokowi menyempatkan permintaan maaf kepada jajarannya yang hadir di sidang kabinet.

"Saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak, Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal, sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya," kata Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada para anggota kabinet, baik itu menteri maupun kepala lembaga atas dedikasi dan kerja kerasnya selama berada di pemerintahan.

"Dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wapres dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada," ungkapnya.

Presiden RI ke-7 ini mengatakan bahwa pemerintahannya akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Kemudian, pemerintahan akan dilanjutkan oleh kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"(Tanggal) 20 Oktober bulan depan masa tugas kita semua berakhir, dan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah baru pemerintahan berikutnya yang dipimpin Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto," tuturnya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Dunia Sedang Tak Normal dan Bawa Kesulitan bagi Indonesia

Titip Pesan ke Jajaran Menteri

Selain itu, Jokowi menegaskan pentingnya menjaga stabilitas jelang transisi ke pemerintahan Prabowo Subianto.

"Menjaga situasi yang kondusif kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh (stabilitas) untuk melakukan pembangunan," ujar Jokowi.

Jokowi berpesan supaya para menteri tak membuat kebijakan yang bisa mengganggu stabilitas.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut kabinetnya harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga tingkat inflasi tak melonjak, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan ikut membantu menjaga ketertiban dan keamanan.

"Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," ucapnya.