Pilkada Jakarta 2024
Janji Pramono Anung Hidupkan Kembali Program Ahok yang Ditiadakan Anies di Jakarta
Janji Pramono Anung Hidupkan Kembali Program Ahok yang Ditiadakan Anies di Jakarta. Posko Pengaduan Warga Jakarta kepada Pemerintah.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari PDIP, Pramono Anung-Rano Karno, berencana "menghidupkan" kembali program gubernur dan wagub terdahulu.
Pramono-Rano berjanji akan kembali menerapkan kebijakan era gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jika memenangi Pilkada 2024.
Nantinya, warga Jakarta bisa menyampaikan keluh kesah langsung ke gubernur dan wakil gubernur di balai kota.
Ide ini digagas karena banyak warga yang menginginkan agar kebijakan era Ahok itu dihidupkan kembali.
“Ada pertanyaan mendasar tadi, ‘Dulu yang Ahok bagus Pak, balai kota dihidupkan’.
Pasti dihidupkan lagi,” kata Pramono di Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2024).
Pramono menjelaskan, gubernur dan wakil gubernur bisa mengetahui langsung persoalan rakyat dengan adanya posko pengaduan itu.
Aduan daring
Selain itu, Pramono juga akan memanfaatkan teknologi untuk membuka posko aduan daring.
"Tetapi zaman kan semakin modern, sehingga harus dilakukan dua cara satu warga yang datang ke balai kota diterima dan orang kalau bisa langsung kepada gubernur atau wakil gubernur. Lalu kedua, ada ruang yang dilakukan secara digital," ucap Pramono.
Dengan posko aduan daring, warga Jakarta yang rumahnya jauh dari balai kota tetap bisa menyampaikan aspirasinya kepada gubernur dan wakil gubernur.
Pramono berjanji akan memantau aduan-aduan warga yang disampaikan secara daring.
Di sisi lain, Pramono juga akan memilih petugas penampung aduan yang kerjanya betul-betul pakai hati dan bertanggung jawab penuh.
"Problemnya adalah orang yang menjadi penanggung jawab di tempat pengaduan di sistem digital itu biasanya kerjanya setengah hati. Supaya tidak setengah hati, dia harus bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan wakil gubernur," ucap Pramono.
Sekretaris Kabinet itu juga berjanji terus mengawasi kinerja para petugas yang menampung aduan warga secara daring.
"Kinerjanya harus diawasi secara langsung. Kalau itu bisa dilakukan maka sangat efisien bagi warga untuk melaporkan, menyampaikan persoalan yang ada di masyarakat," ungkap Pramono.
Digagas Ahok
Diketahui, posko aduan untuk warga di Balai Kota Jakarta pertama kali digagas oleh Ahok ketika menjabat sebagai gubernur Jakarta, tepatnya tahun 2016.
Saat itu, Ahok menyediakan meja pengaduan di teras balai kota. Banyak warga berdatangan untuk menyampaikan keluhannya langsung kepada Ahok.
Namun, ada pula warga yang datang hanya sekedar berfoto bersama atau meminta tanda tangan politikus PDI Perjuangan itu. Karena itu, teras balai kota selalu ramai setiap pukul 07.00-10.00 WIB.
Tak jarang Ahok menerima langsung aduan warga. Namun, jika sibuk, Ahok meminta bantuan stafnya agar diarahkan ke sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Selain menerima aduan, Ahok juga menyediakan teh dan kopi untuk para warga yang datang.
Ditiadakan Anies
Tetapi pada era kepemimpinan gubernur Anies Baswedan, posko aduan hanya dilanjutkan beberapa bulan saja. Setelah itu, Anies langsung meniadakan posko aduan warga di teras balai kota.
Anies beralasan, tak mudah bagi sebagian orang untuk datang secara langsung ke balai kota karena jaraknya yang jauh.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu kemudian membuat sistem pelaporan warga melalui aplikasi Jaki. Lewat aplikasi tersebut, warga bisa melaporkan berbagai masalah dan kemudian ditindaklanjuti dinas terkait.
Dihidupkan kembali oleh Heru
Setelah Anies menuntaskan masa jabatannya pada Oktober 2022, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menghidupkan lagi posko aduan warga di teras balai kota seperti zaman Ahok.
Sampai saat ini, posko pengaduan tersebut masih dibuka setiap Senin-Kamis pukul 07.30-08.30 WIB.
Tapi yang membedakan dengan era Ahok, bukan Heru sendiri yang menerima aduan warga di balai kota. Aduan warga diterima oleh jajaran pegawai lima pemerintahan kota administratif Jakarta.
Pegawai yang menerima aduan itu diatur langsung oleh asisten Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta.
Aduan yang masuk dari warga lantas akan didiskusikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
"Setelah itu, membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini (di) pengaduan dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan," tutur Heru.Dari aduan tersebut, gubernur dan wakil gubernur dapat mencari jalan keluar terbaik.
Aduan daring
Selain menghidupkan balai kota, Pramono juga akan memanfaatkan teknologi untuk membuka posko aduan daring.
"Tetapi zaman kan semakin modern, sehingga harus dilakukan dua cara satu warga yang datang ke balai kota diterima dan orang kalau bisa langsung kepada gubernur atau wakil gubernur. Lalu kedua, ada ruang yang dilakukan secara digital," ucap Pramono.
Dengan posko aduan daring, warga Jakarta yang rumahnya jauh dari balai kota tetap bisa menyampaikan aspirasinya kepada gubernur dan wakil gubernur.
Pramono berjanji akan memantau aduan-aduan warga yang disampaikan secara daring.
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet itu juga akan memilih petugas penampung aduan yang kerjanya betul-betul pakai hati dan bertanggung jawab penuh.
"Problemnya adalah orang yang menjadi penanggung jawab di tempat pengaduan di sistem digital itu biasanya kerjanya setengah hati. Supaya tidak setengah hati, dia harus bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan wakil gubernur," ucap Pramono.
Pramono juga berjanji terus mengawasi kinerja para petugas yang menampung aduan warga secara daring.
"Kinerjanya harus diawasi secara langsung. Kalau itu bisa dilakukan maka sangat efisien bagi warga untuk melaporkan, menyampaikan persoalan yang ada di masyarakat," ungkap dia.
Digagas Ahok
Seperti yang diketahui, posko aduan untuk warga di Balai Kota Jakarta pertama kali digagas oleh Ahok ketika menjabat sebagai gubernur Jakarta, tepatnya tahun 2016.
Saat itu, Ahok menyediakan meja pengaduan di teras balai kota. Banyak warga berdatangan untuk menyampaikan keluhannya langsung kepada Ahok.
Namun, ada pula warga yang datang hanya sekedar berfoto bersama atau meminta tanda tangan politikus PDI Perjuangan itu.
Karena itu, teras balai kota selalu ramai setiap pukul 07.00-10.00 WIB.
Tak jarang Ahok menerima langsung aduan warga. Namun, jika sibuk, Ahok meminta bantuan stafnya agar diarahkan ke sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Selain menerima aduan, Ahok juga menyediakan teh dan kopi untuk para warga yang datang.
Ditiadakan Anies
Namun, pada era kepemimpinan gubernur Anies Baswedan, posko aduan hanya dilanjutkan beberapa bulan saja.
Setelah itu, Anies langsung meniadakan posko aduan warga di teras balai kota.
Anies beralasan, tak mudah bagi sebagian orang untuk datang secara langsung ke balai kota karena jaraknya yang jauh.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu kemudian membuat sistem pelaporan warga melalui aplikasi Jaki.
Lewat aplikasi tersebut, warga bisa melaporkan berbagai masalah dan kemudian ditindaklanjuti dinas terkait.
Dihidupkan kembali oleh Heru
Setelah Anies menuntaskan masa jabatannya pada Oktober 2022, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menghidupkan lagi posko aduan warga di teras balai kota seperti zaman Ahok.
Sampai saat ini, posko pengaduan tersebut masih dibuka setiap Senin-Kamis pukul 07.30-08.30 WIB.
Namun, yang membedakan dengan era Ahok, bukan Heru sendiri yang menerima aduan warga di balai kota.
Aduan warga diterima oleh jajaran pegawai lima pemerintahan kota administratif Jakarta.
Pegawai yang menerima aduan itu diatur langsung oleh asisten Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta.
Aduan yang masuk dari warga lantas akan didiskusikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
"Setelah itu, membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini (di) pengaduan dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan," tutur Heru.
Baca juga: Breaking News: Anggota DPRD Sulawesi Utara Periode 2024-2029 Mulai Berdatangan, Dilantik Hari Ini
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Bergabung dengan WA Tribun Manado di sini >>>
Simak Berita di Google News Tribun Manado di sini >>>
Baca Berita Update TribunManado.co.id di sini >>>
(Sumber: Kompas.com)
| Partai Pengusung: Faktanya Duet Ridwan-Suswono Tidak Menarik di Pilkada Jakarta 2024 |
|
|---|
| Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Dharma Pongrekun-Kun Wardana Disebut Naik Dua Kali Lipat |
|
|---|
| Dharma Pongrekun Debat dengan Ridwan Kamil: Pandemi Covid-19 adalah Agenda Asing |
|
|---|
| Ambisi Gerindra Menangkan Ridwan Kamil Satu Putaran di Pilkada Jakarta 2024 |
|
|---|
| Pilkada Jakarta 2024: Ridwan Kamil Janji No Drama Kerja untuk Jakarta |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Pasangan-bakal-calon-Gubernur-dan-Wakil-Gubernur-DKI-Jakarta-Pramono-Anung-dan-Rano-Karno.jpg)