Kasus Korupsi Timah
Sosok Brigjen Mukti Juharsa, Jenderal Polisi yang Namanya Disebut di Sidang Kasus Korupsi Timah
Mukti sendiri merupakan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut ini adalah sosok Brigjen Mukti Juharsa.
Nama Brigjen Mukti Juharsa saat ini tengah jadi sorotan.
Itu setelah namanya disebut dalam persidangan kasus korupsi timah yang melibatkan Harvey Moeis.
Disebutnya nama Brigjen Mukti Juharsa tentu menghebohkan publik.
Pu didapat peran Brigjen Mukti Juharsa dalam kasus ini.
Diketahui Brigjen Mukti Juharsa merupakan jenderal polisi bintang satu.
Sebagai seorang polisi, Polri pun akhirnya buka suara terkait sosok Mukti.
Mukti sendiri merupakan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
Saat ini, Polri masih enggan melakukan penyelidikan.
Hal itu karena kasus ini masuk ranah pengadilan.
"Itu ranah kejaksaan terkait penegakan hukum, dan masih proses sidang pengadilan belum inkrah," kata Kadiv Propam Polri, Irjen Abdul Karim, saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (24/8/2024).
Abdul Karim menyebut pihaknya tidak akan melakukan klarifikasi terhadap Mukti terkait hal tersebut.
"Kita tidak bisa mencampuri ranah pengadilan," ungkapnya.
Jadi Admin Grup 'New Smelter'
Munculnya nama Brigjen Pol Mukti Juharsa berdasarkan keterangan Ahmad Syahmadi dalam sidang kasus korupsi timah untuk terdakwa suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.
Ahmad Syahmadi yang merupakan General Manager Produksi PT Timah Wilayah Bangka Belitung 2016-2020 dalam sidang Kamis (22/8/2024) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengungkap saat itu Mukti Juharsa masih berpangkat Kombes dan menjabat Dirreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Saksi Syahmadi mengungkapkan bahwa Mukti Juharsa menjadi admin grup New Smelter yang berisi para pengusaha smelter swasta, perwakilan PT Timah, dan anggota Polda Bangka Belitung.
"Nama grupnya apa?" tanya Hakim Ketua, Eko Ariyanto kepada Syahmadi.
"New Smelter," jawab Syahmadi.
"Adminnya siapa?" kata Hakim Eko.
"Seingat saya adminnya Pak Dirreskrimsus, Pak Kombes Mukti," ujar Syahmadi.
"Pak Mukti. Mukti siapa?" tanya Hakim Eko Ariyanto, memastikan.
"Juharsa," jawab Syahmadi.
"Dari Polri?" tanya hakim.
"Dari Polda," kata Syahmadi.
Selain itu, dari pihak Kepolisian pula terdapat Wakil Dirreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung.
"Dari Polda seingat saya ada dua. Satunya lagi wakil direktur," katanya.
Atas fakta yang terungkap di persidangan itu, jaksa penuntut memilih untuk tidak menindak lanjutinya.
Mukti yang namanya disebut-sebut, takkan dihadirkan jaksa penuntut umum ke persidangan.
Alasannya, Mukti Juharsa tidak pernah diperiksa pada tahap penyidikan perkara Harvey Moeis.
"Di berkas perkara tidak ada BAP (berita acara pemeriksaan) dan kemudian tidak kita pakai," kata jaksa Ardito Muwardi, ketua tim penuntutan dalam perkara ini saat ditemui awak media usai persidangan.
"Karena di berkas perkara tidak ada, ya kita kemungkinan besar tidak akan kita panggil," katanya lagi.
Meski begitu, fakta persidangan kali ini, termasuk soal jenderal polisi menjadi admin grup Whatsapp, tetap dipertimbangkan tim jaksa penuntut umum untuk menyusun tuntutan terhadap Harvey Moeis.
"Iya jadi bahan pertimbangan," ujarnya.
Menurut jaksa penuntut umum, dalam hal ini Mukti sebagai perwakilan Polda Bangka Belitung saat itu membuat grup Whatsapp sekadar untuk mengimbau para smelter swasta.
"Polri tadi menurut keterangan saksi hanya membentuk grup WA untuk mengimbau agar para smelter-smelter swasta memberikan kuota (ekspor)nya kepada PT Timah," kata jaksa Ardito.
Sebagai informasi, terdakwa yang disidangkan kali ini, yakni Harvey Moeis secara garis besar dijerat ke dalam perkara ini atas perbuatannya mengkoordinir uang pengamanan penambangan timah ilegal.
Atas perbuatannya, dia dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terkait dugaan korupsi.
Selain itu, dia juga didakwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perbuatannya menyamarkan hasil tindak pidana korupsi, yakni Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sosok Mukti
Brigjen. Pol. Mukti Juharsa, S.I.K., M.H. lahir pada 12 November 1971.
Ia merupakan seorang perwira tinggi Polri yang sejak 26 Februari 2023 mengemban amanat sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri
Mukti, lulusan Akpol 1994 ini berpengalaman dalam bidang reserse
Jabatan terakhirnya adalah Dirresnarkoba Polda Metro Jaya.
Riwayat Jabatan
00—12—1995: Pamapta Polres Bolmong Polda Sulut
00—12—1996: Kapolsek Bolaang Polres Bolmong Polda Sulut
00—12—1998: Kasat Reskrim Polres Minahasa Polda Sulut
00—12—2000: Kasat Reskrim Polresta Manado Polda Sulut

26—01—2002: Kanit I Sat I Ditreskrim Polda Sulut
26—12—2003: Kasat Samapta Polres Sanger Talaud Polda Sulut
00—12—2004: Kapolsek Kppp Polresta Bitung Polda Sulut
00—03—2005: Kanit Ii Sat Ii Ditreskrim Polda Sumbar
00—09—2005: Kasat Reskrim Poltabes Padang Polda Sumbar
00—12—2005: Kasat Narkoba Poltabes Padang Polda Sumbar
00—12—2006: Kasat Reskrim Poltabes Padang Polda Sumbar
00—12—2008: Wakapolresta Bukit Tinggi Polda Sumbar
10—07—2009: Pamen Polda Kaltim
31—07—2009: Kasat Binluh Ditreskoba Polda Kaltim
18—11—2009: Kasat Ii/psikotropika Ditnarkoba Polda Kaltim
22—10—2010: Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Kaltim
23—11—2011: Kasubdit Iv Ditreskrimsus Polda Kaltim
23—11—2012: Kapolres Berau Polda Kaltim
22—08—2014: Kapolres Kutai Kartanegara Polda Kaltim
13—05—2015: Wakapolres Metro Tangerang Kota Polda Metro Jaya
12—04—2016: Wakapolresta Tangerang Polda Banten
22—07—2016: Gadik Utama Diklatsus Jatrans Lemdikpol
14—11—2016: Dirreskrimsus Polda Kep. Babel
22—01—2019: Kasubdit V Dittipidter Bareskrim Polri
06—12—2019: Analis Kebijakan Madya Bidang Pidter Bareskrim Polri
01—05—2020: Dirresnarkoba Polda Metro Jaya
26—02—2023: Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri
(*)
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Propam Polri Buka Suara Terkait Sosok Brigjen Mukti Juharsa Disebut dalam Sidang Korupsi Timah.
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Nama Presiden Disebut Dalam Sidang Kasus Timah, Saksi: Jokowi Minta Tolong Tambang Ilegal Jadi Legal |
![]() |
---|
Rincian Kerugian Negara karena Kasus Korupsi Timah, Total Rp 300 Triliun, 22 Orang Tersangka |
![]() |
---|
Daftar Nama 22 Tersangka Kasus Korupsi Timah, Kerugian Negara Capai Rp 300 Miliar |
![]() |
---|
Sosok Jenderal Purn yang Diduga di Balik Pusaran Korupsi Timah Rp 271 Triliun |
![]() |
---|
Dulu Hidup Glamor dan Glowing, Begini Kondisi Helena Lim Sekarang, Pengacaranya Kini Beber Fakta |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.