Pantas Ahok tak Diusung PDIP di Pilkada DKI Jakarta, Ternyata Bukan Elektabilitas Alasannya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pupus sudah harapan Ahok untuk kembali memimpin DKI Jakarta.

Pasalnya, Partai yang menaunginya tak mengusungnya menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.

PDIP memilih Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta.

Baca juga: Megawati Beri Syarat Anies Jika Mau Diusung PDIP, Pengamat Politik Berharap Ahok

Ada sejumlah alasan sehingga ia tak lagi diusung PDIP.

Padahal elektabilitasnya termasuk tinggi.

Tak kalah saing dengan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.

Inilah video elektabilitas bersaing dengan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, terjawab penyebab Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak dipilih Megawati Soekarnoputri di Pilkada Jakarta 2024 .

Meski elektabilitasnya bisa bersaing dengan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil (RK), namun dua alasan ini dinilai jadi penyebab PDIP tak usung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada Jakarta 2024.

Seperti diketahui, kini PDIP memilih mengusung pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta.

Padahal nama Ahok sebelumnya digadang-gadang bakal diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta mengingat elektabilitasnya selalu masuk tiga besar bersama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.

Terkini, Pengamat politik, Adi Prayitno, menilai ada dua alasan krusial Ahok gagal diusung oleh sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri menjadi cagub. 

Menurut Adi, sosok Ahok tak terlepas dari dosa masa lalunya, yang berkaitan dengan sentimen agama pada peristiwa Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu. 

"Kita tidak bisa menutup mata, seperti Ahok pada kasus dan peristiwa politik 2017 yang lalu soal kekalahan yang cukup tragis, ada sentimen agama dan entitas itu, sepertinya ini saya kira membuat kenapa at the of the day, memutuskan Pramono Anung sebagai salah satu kontestan," ujar Adi seperti dikutip dari The Prime Show di iNews yang tayang pada Rabu (28/8/2024). 

Pada tahun 2017 silam, Ahok kala itu dinilai merendahkan surah Al-Ma'idah 51. 

Kasus penistaan agama Ahok pada masa lalu justru akan menjadi serangan politik di Pilkada 2024.