Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pilkada 2024

ICW Prediksi Politik Uang - Bansos - Dinasti Bakal Terulang di Pilkada 2024

Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha kritisi partai politik gunakan mekanisme kotak kosong di pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Editor: Arison Tombeg
Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha (tengah) di Jakarta Selatan. Divisi Korupsi Politik ICW kritisi partai politik gunakan mekanisme kotak kosong di pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memenangkan kandidat tertentu.  

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Politik kartel untuk meniadakan persaingan di Pilkada 2024 tengah menjadi sorotan publik. Parpol berusaha saling merangkul, tujuannya membentuk calon tunggal lawan kotak kosong.

Politik uang, penggunaan bantuan soal dan politik dinasti diprediksikan bakal ramai di pesta demokrasi 27 November 2024.

Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha kritisi partai politik gunakan mekanisme kotak kosong di pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memenangkan kandidat tertentu. 

Diketahui dalam konteks Pilkada adanya fenomena calon tunggal tidak serta merta pasangan calon diangkat menjadi kepala daerah. Maka ada mekanisme kotak kosong sebagai protes voting. 

Belakangan skema kotak kosong dituding sebagai cara memuluskan langkah di Pilkada 2024.

"Sayangnya mekanisme ini (Kotak kosong) justru digunakan untuk memenangkan kandidat tertentu. Padahal sebetulnya itu (Kotak kosong) proses voting untuk melampiaskan kekecewaan terhadap partai politik yang gagal memberikan pilihan kepada masyarakat," kata Egi dalam sebuah diskusi di kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024). 

Ia melanjutkan kenapa partai politik tidak bisa memberikan kandidat saingan yang baik untuk masyarakat. 

"Tetapi justru malah membiarkan calon tunggal untuk publik. Publik hanya diberikan satu opsi," jelasnya. 

Selain itu Egi juga menilai, praktik kecurangan pemilu yang terjadi pada Februari lalu.  Berpotensi terjadi kembali pada Pilkada 2024.

"Baik politik uang, bansos, maupun politik dinasti bakal terulang," ungkapnya. 

Perihal politik uang, kata Egi di Pilkada 2024 cenderung bakal meningkat dibandingkan Pilkada sebelumnya. 

"Soal politik uang perlu kita ingat pernah terjadi secara masif dan telah menjadi norma. Banyak laporan yang diterima oleh kami bawa Pemilu itu sekarang pemilih akan meminta (Uang)," terangnya. 

Kata Egi itu menjadi tanda bahwa saat ini politik uang telah menjadi norma. Dan semakin sulit ditindak tanpa pengawasan yang ketat dari semua pihak. 

"Pada politik uang ini yang perlu kita catat adalah bagaimana modusnya sudah berkembang," jelasnya. 

Diketahui saat ini dalam dinamika di Pilkada 2024, Anies Baswedan yang sejauh ini telah mendapatkan dukungan dari DPW PKB Jakarta. Serta DPP PKS dengan proposal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024.

Sumber: Tribun Manado
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved