Ferdinand Djeky Dumais Batal Dilantik jadi Anggota DPRD Manado Sulut, Penyebab Ternyata karena ini

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID -  Kabar mengejutkan datang sehari menjelang Anggota DPRD Manado 2024-2029.

Gubernur Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru dengan nomor 409/2024, yang secara resmi membatalkan pelantikan Ferdinand Djeky Dumais. 

SK Gubernur tersebut menggantikan SK sebelumnya, nomor 404/2024, yang telah memuat nama Dumais pada nomor urut 20. 

Dibatalkannya SK Ferdinand Djaki Dumais sudah dibenarkan Kepala Sub Bagian Hukum DPRD Manado, Noldy Tumbel. 

Menurutnya DPRD Manado akan mengikuti SK terbaru dari Gubernur, meski pelantikan akan dilakukan oleh Ketua PN Manado dan Gubernur sebagai penandatangan SK

"Ada perubahan mendadak, kami akan menjalankan SK terakhir yang diterbitkan," jelasnya Selasa (13/8/2024) 

Tumbel juga menambahkan bahwa SK terbaru diterima lengkap dengan dokumen pengantar dan akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk. 

Namun, Tumbel enggan mengungkapkan alasan di balik pembatalan pelantikan Dumais. 

Sebelumnya Ferdinand Djeki Dumais kini menggantikan Indra Liempepas sebagai caleg terpilih DPRD Kota Manado Sulawesi Utara.

KPU memutuskan pengganti Indra Liempepas adalah caleg peraih suara terbanyak berikutnya yaitu Djeki Dumais (nomor urut 6).

Proses Pergantian caleg terpilih partai Gerindra dari Indra Liempepas ke Djeki Dumais ini dilakukan KPU Manado dengan menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi (PT) Manado yang memutuskan Liempepas terbukti bersalah melakukan pidana Pemilu (politik uang).

Ketua KPU Manado, Ferley Kaparang mengungkap, pihaknya memproses pergantian karena telah ada keputusan hukum tetap.

"SK perubahan atas keputusan caleg terpilih kami serahkan ke DPC Partai Gerindra Manado tadi malam," kata Ketua KPU Manado, Ferley B Kaparang kepada Tribunmanado.co.id, Kamis (25/7/2024) pagi.

SK diserahkan kepada Sekretaris DPC Partai Gerindra Manado, Asep Saifudin Subandi.

Ketua KPU Ferley Kaparang menyebutkan, sebagaimana dalam Peraturan KPU 6 Tahun 2024, dan Undang-Undang 7 Tahun 2017 bahwa penggantian itu berdasarkan suara terbanyak berikutnya di partai yang sama.