Politik Uang, Bukti Kegagalan Parpol Siapkan Kader Berkualitas

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Politik uang tetap jadi momok dalam perhelatan Pilkada Manado 2024.

Anggota Bawaslu Kota Manado, Politik uang mengungkapkan, potensi politik uang hanya bisa diminimalisir. 

Caranya dengan edukasi. "Karena itu, kami sebagai penyelenggara terus mengingatkan, politik uang itu menggerus kualitas pesta demokrasi," kata Heard dalam Sosialisasi Pengawasan Secara Tatap Muka Anti Politik Uang di Sintesa Peninsula Manado, Jumat (26/7/2024). 

Baca juga: Hasil Sidang Banding Putusan Kasus Politik Uang 2 Caleg Terpilih Liempepas Besaudara, Chery Lintang

Runtuwene mengingatkan, politik uang bisa menjerat dan menyeret siapa saja ke urusan hukum. Baik pemberi maupun yang menerima. 

"Ancaman hukumannya tidak main-main, denda miliar (rupiah) dan ada kurungan badan," katanya. 

Disebutkan politik uang diatur dalam UU nomor 6 tahun 2020, yang diturunkan dalam PKPU 8 tahun 2020  

Selain itu, konsekuensi lainnya ialah sanksi administrasi yang memberi dampak kerugian kepada pelaku. "Secara personal, termasuk ke parpol," katanya. 

Ia memastikan Bawaslu siap menerima aduan dugaan politik uang.

"Laporan tentu harus disertai bukti-bukti," jelasnya. 

Sementara, Akademisi Unsrat, Burhan Niode mengatakan, beragam faktor mengapa politik uang marak. 

Salah satunya ialah kegagalan parpol menyediakan kader-kader berkualitas. "Sehingga muncul kader-kader instan, tidak populer dan tidak punya kapasitas. Demi meraih dukungan, ya membeli suara," katanya. 

Meskipun demikian, kata Burhan, setelah diamati, politik uang sedikit banyak mendorong tingkat partisipasi pemilih. 

"Karena itu, caranya ialah dengan meningkatkan kualitas pemilih. Kita memberi edukasi, mengingatkan secara terus menerus bahwa politik uang tidak baik bagi demokrasi," kata Burhan.(ndo)