KPU Bolmong Sulawesi Utara Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Anggaran Pilkada

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLMONG - Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow (KPU Bolmong) menggelar bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas pengelolaan pertanggungjawaban anggaran pilkada kepada sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bolmong tahun 2024, Rabu (24/7/2024).

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula SMK Yadika Kopandakan, Kecamatan Lolayan, Bolmong. 

Kegiatan yang dibuka oleh Ketua KPU Bolmong, Afif Zufri, turut dihadiri jajaran Komisioner KPU Bolmong. 

Afif Zuhri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengelolaan pertanggungjawaban anggaran pilkada kepada sekretariat PPK dan PPS sebagai bentuk komitmen selalu melakukan pelatihan intensif bagi staf KPU sampai PPK dan PPS terkait kinerja dan tata pengelolaan keuangan.

“Bimtek kali ini terkait tata kelola dalam pengolahan dana hibah yang diperuntukkan untuk Pilkada serentak tahun 2024,” ucapnya. 

Dalam kegiatan ini, KPU juga mengundang Inspektorat Daerah serta Badan Keuangan dan Perpajakan Bolmong untuk memberikan materi.

“Dalam tahapan pilkada anggarannya dari APBD hibah, makanya ada pembekalan terkait tata cara pengelolaan keuangan dana hibah untuk penyelenggaraan pilkada di Bolmong, termasuk bagi kalian sekretariat PPK dan PPS,” ucapnya.

Bimtek ini juga sangat krusial karena bertujuan memastikan pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan transparan menjelang Pilkada Serentak 2024.

“Kami ingin kegiatan tahapan Pilkada 2024 sukses, tapi secara administratif pengelolaan anggaran, laporan keuangan tidak sukses, atau ada kendala setelahnya,” jelasnya.

Untuk itu ia berharap agar peserta bimtek dapat memahami dengan baik materi yang akan diberikan.

Baca juga: Sosok Emil, Anak Petani Sawit yang Viral Dapat Kuliah Gratis di UGM, Ternyata Bukan Gadis Biasa

Baca juga: Masuk Tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Ini Mekanisme Pemilihan Rektor Unima 20 Agustus Mendatang

“Ini penting bagi kalian dalam mempergunakan anggaran dana hibah di sekretariat PPK maupun PPS untuk pelaksanaan kegiatan Pilkada Serentak 2024. Ini uang negara dari dana hibah APBD, oleh karena itu jangan merugikan negara karena bisa berurusan dengan APH jika salah pengunaannya,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Inspektur Daerah Bolmong, Rio Lombone, memberikan bimbingan terkait penggunaan anggaran.

“Ini menjadi tugas kami Inspektorat untuk mengaudit dana hibah dari yang digunakan pada tahapan Pilkada Serentak 2024,” kata Rio.

Dalam pemaparannnya, Rio menegaskan bahwa yang perlu diperhatikan dalam pengunaan yakni harus akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan dana hibah.

“Termasuk dana yang diterima oleh bapak ibu di KPU agar pelaporan nanti berjalan baik dan sesuai prosedur, di mana digunakan sesuai peruntukannya dan tetap sasaran,” ucapnya.