Wali Kota Bitung Maurits Buka-bukaan: Kami Terima Beban Utang, dari Pemerintahan Sebelumnya

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Wali Kota Bitung Ir Maurits Mantiri MM buka-bukaan terkait kondisi keuangan daerah, agak terkatung-katung pembayarannya.

Keadaan itu sampai digiring, pemkot Bitung tidak membayar hak dari ASN berupa gaji dan THR.

Bahkan ratusan ASN di Bitung melakukan aksi unjuk rasa menuntut hak mereka.

Hingga terindikasi aksi demo itu sarat di tunggangi politik.

Di hadapan Rapat paripurna DPRD Bitung, Maurits sampaikan, sudah di cek kenapa kondisi keuangan agak terkatung-katung.

"Berdasarkan laporan harus dirunut ke belakang. Di mana pada tahun 2020, kami menerima beban utang menuju ke tahun 2021 dengan besaran hampir Rp 31 Miliar atau 1/2 persen dari APBD Bitung waktu itu," kata Maurits Mantiri dalam Rapat Paripurna DPRD Bitung ke-27 masa persidangan ketiga tahun sidang 2023-2024, pembicaraan tingkat I dalam pengambilan keputusan terhadap Ranperda, Senin (2/7/2024).

Dalam rapat itu berlangsung penandatanganan keputusan DPRD Bitung terhadap Ranperda tentang, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.

Fakta itulah yang perlu di ketahui.

Beruntung, ketika di era pemerintahan Maurits Mantiri dan Hengky Honandar, bisa diselesaikan hutang (KBBI: utang) yang jumlahnya cukup besar.

Ia menjelaskan hutang tersebut meliputi, gaji, tambahan penghasilan pegawai (TPP), hutang bayar bangunan dan tanah, termasuk hutang pembayaran ke Kepala lingkungan dan ketua RT.

Maurits juga mengarahkan meminta data rinciannya ke Bagian Keuangan Pemkot Bitung.

Hal ini disampaikan Maurits, adanya tuntutan dari fraksi Partai Nasdem harus ada transparan dalam pengelolaan keuangan.

Sehingga Wali Kota Bitung melakukan transparansi atau buka-bukaan, terhadap peninggalan utang di periode pemerintah sebelum Maurits - Hengky.

Kata Maurits lagi, runtunan dari peninggalan hutang itu berakibat muncul beban Keuangan di era kepemimpinan saat ini.

Lagi ia menjelaskan, ada acress 2,5 persen  gaji naik 11 persen.