Kalkulasi Politik Anies Menuju Pilkada Jakarta, Hensat: 2029 Mengancan Prabowo atau Tidak?

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Pilkada Jakarta 2024 beraroma Pilpres 2029! Jalan terjalan Anies Baswedan melangkah maju Pilkada Jakarta dihitung pada elite politik termasuk partai politik koalisi Prabowo Subianto.

"Kalau demokrasinya orginal, orang termasuk partai politik bebas saja mencalonkan. Tapi kalau demokrasi siasat, yang artinya koalisi harus koalisi dong. Kemudian yang ini jangan sampai maju karena mengancam," ujar pengamat politik sekaligus Founder KedaiKOPI, pollster nasional dikutip TouTube TVOne, Jumat 21 Juni 2024.

Lanjutnya, kalkulasi akan berjalan hingga pendaftaran calon kepada daerah pada akhir Agustus 2024.

Misalnya, kata dia, Anies Baswedan memiliki elektabilitas tinggi, kira-kira kalau menjadi gubernur, akan seperti apa dengan pemerintah pusat.

Anies akan ikut pemerintah pusat atau oposisi.

"Terus kira-kira 2029 (pilpres), akan mengancam incumbent atau petahana tidak? Maju atau tidak (pilpres). Atau akan jadi wakilnya Prabowo (Subianto)," ujar Hensat.

Kata dia, hitungan politik itu yang terus dijaga partai politik penguasaha.

Baca juga: Reaksi Ahok dan Ganjar soal Peluang Anies Baswedan Diusung PDIP di Pilkada Jakarta

Belum Final

Sebelumnya, nama Anies ramai diperbincangkan menjelang Pilkada Jakarta 2024. Bagi Partai Keadilan Sejahtera belum final akan mengusung Anies. Masih perlu kesepakatan di antaranya siapa wakil gubernur dan kerja sama lainnya.

PKS sebagai pemenang Pemilu 2024 di Jakarta, tapi suaranya belum cukup 20 persen, syarat mengusung pasangan calon kepada daerah. PKS butuh koalisi atau kerja sama supaya bisa mengusung.

Anies dilirik sejumlah partai seperti PKB, Partai Nasdem dan PDIP.

Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengatakan harus ada gabungan minimal dari dua parpol untuk mengusung pasangan calon.

Kemudian dikatakannya bahwa PKS perlu duduk bareng dengan partai koalisi mengusung pasangan calon di Pilkada Jakarta 2024.

"Kami belum final mengusung Pak Anies. Semua (parpol) akan duduk bareng siapa (wakilnya). Karena dalam penentuan Pilkada ini partai itu tidak bisa hanya mengusulkan sendiri," kata Pipin kepada Tribunnews.com di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024) malam.

Ia melanjutkan harus sepasang langsung Gubernur dan Wakil Gubernur atau kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Ini kan perlu duduk bareng, duduk barengnya ini nih perlu kesepakatan. Tidak bisa hanya satu partai, tapi harus dua tiga partai," jelasnya.

Ia menerangkan di Jakarta minimal ada dua partai pengusung. Karena tidak ada partai tunggal yang bisa mengusung calon kepala daerah sendiri.

(Tribun)