Pemkot Bitung Sulut Proses 148 ASN yang Terlibat Aksi Unjuk Rasa

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Pemerintah Kota Bitung Sulawesi Utara (Sulut), tengah memproses 148 aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat aksi unjuk rasa menuntut Gaji 13, tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan insentif.

Aksi demo yang diduga sarat muatan Politik, dilakukan ratusan ASN pada Kamis (13/6/2024) di depan Kantor Wali Kota Bitung jalan Sam Ratulangi dan depan kantor DPRD Bitung jalan RE Martadinata.

Proses yang dimaksud, Pemkot Bitung meminta klarifikasi, kemudian pembinaan hingga sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

"Proses ini dalam rangka pembinaan disiplin aparatur sipil negara (ASN), di lingkup Pemkot Bitung," kata Plt Asissten 1 Pemkot Bitung Albert Sergius kepada wartawan, Rabu (19/6/2024).

Adapun mekanisme dari proses ini, pemkot Bitung dalam hal ini Sekda Bitung mengirimkan surat resmi ke Kepala perangkat daerah.

Lanjutnya, hasil pembinaan tersebut disampaikan kepada Wali Kota Bitung sebagai Pejabat Pembina Kepegawaaian.

Dengan tembusan, disampaikan ke BKPSDMD Kota Bitung paling lambat Kamis, 20 Juni 2024.

Aksi demo itu, ikut ditanggapi oleh Fabian Kaloh anggota DPRD Sulut dapil Bitung Minut dan mantan Birokrat pemkot Bitung.

Fabian Kaloh pernah memimpin aksi demo, ketika jabat Kepala Dinas Pariwisata tahun 2005.

Ia mengamati, peserta demo kemarin, tidak ada pejabat setingkat eselon 3 dan eselon 2.

Dengan begitu, kondisi tersebut sepertinya ada sumbatan komunikasi di antara Kepala perangkat daerah dan jajarannya.

"ASN yang demo kemarin kan ada atasannya. Beda waktu saya pimpin demo lalu, saya Kepala Dinas Pariwisata waktu itu," kata Fabian Kaloh, Jumat (14/6/2024).

Jadi sumbatan ini perlu dihancurkan supaya komunikasi atasan-bawahan jadi efektif.

Di sisi lain Fabian Kaloh tidak menyalahkan ASN yang demo, karena itu Hak konstitusional ASN walaupun tidak lumrah dalam institusi atau lembaga pemerintahan.

Berkaca dari pengamalannya sebagai ASN, sesungguhnya sesakit apapun yang dideritanya, kecil kemungkinan akan menggelar demo.

Karena itu demo ASN pasti ada pemicunya, makanya demo ASN hanya ada menjelang Pilkada pemilihan kepala daerah.

Fabian Kaloh bisa pastikan dan jamin, demo ASN Pemkot Bitung kemarin, tidak murni karena kemauan mereka sendiri. 

"Pasti, 1.000 persen ada dalang yang manas-manasi, dan siapa dalangnya? Pasti lawan Politik Wali Kota Bitung Maurits Mantiri," cetusnya.

Ia juga menyentil, tidak perlu membuat gimik atau action bahwa demo itu murni jeritan istri, suami dan anak dengan narasi kasihan istri dan anak kita. 

Kalaupun benar ASN sudah terlilit hutang, tapi tidak mungkinlah mereka menyebar aib keluarga sendiri.

Sekali lagi, Fabian Kaloh melihat demo itu terjadi karena ada dalang yang mendorongnya dari belakang.

Kecil kemungkinan, aksi itu muncul secara spontan, pasti sudah direncanakan sebelumnya. 

"Tak perlu berbohong. Kita (saya) pemainnya kok," tandasnya.

Terpisah satu di antara poin aksi demo ASN Noldy Kalengkongan, yang bekerja di Satpol PP Bitung menampik akan kabar ada unsur politik.

"Lewat aksi demo kami menyampaikan penderitaan kami, kami tidak ada unsur politik. Jangan dipolitisasi ini aksi," tegas Noldy Kalengkongan dengan suara tinggi.

Pihaknya meminta apa yang menjadi hak sebagai ASN, ke pemerintah Kota Bitung.

(Crz)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.