Dikritik Megawati, UKT Kuliah Batal Naik setelah Mendikbud Dipanggil Presiden Jokowi Menghadap

TRIBUNMANADO.CO.ID - Setelah dikritik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas ke-5 PDIP, uang kuliah tunggal (UKT) batal dinaikkan.

Pembatalan kenaikan UKT tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim membatalkan UKT di perguruan tinggi seusai dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (27/5/2024).

"Kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan keningkatan UKT dari PTN," katanya.

Nadiem Makarim mengatakan, tidak akan ada kenaikan UKT buat semua mahasiswa pada tahun ini. Kemendikbud akan mengevaluasi permintaan UKT yang diajukan perguruan tinggi.

"Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut dan kami akan mengevaluasi satu per satu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT tapi itu pun untuk tahun berikutnya," katanya.

Mantan CEO Gojek ini mengatakan bahwa untuk lebih rinci akan dijelaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan sesegera mungkin.'

Nadiem Makatim juga mengatakan, keputusan membatalkan kenaikan UKT tersebut diambil setelah pihaknya mendengar sejumlah aspirasi dari masyarakat, mahasiswa, dan keluarga. Menurut Nadiem nantinya kenaikan UKT harus mempertimbangkan asas keadilan.

"Sekali lagi terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat, mahasiswa, para rektor dan lain yang sudah memberikan kita berbagai macam masukan jadi ini akan segera kita lakukan," pungkasnya.

Kritik Megawati

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN).

Megawati mengaku heran mengapa biaya pendidikan bisa dinaikkan.

"Urusan pendidikan sekarang, saya saja lihat korannya saja pusing," ujar Megawati saat menyampaikan pidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P di Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Mantan Presiden RI ini pun mempertanyakan langkah pemerintah memutuskan kebijakan tanpa adanya kalkulasi.

Seharusnya, kata dia, pemerintah memberikan pendidikan gratis, terutama terhadap masyarakat tidak mampu.