Manuver Prabowo Rangkul Lawan Politik, Pengamat: Yang Kalah Jadi Pengawas

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Pengamat politik dari Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya berpandapatan rekonsiliasi tak harus berujung pembagian kursi menteri.

Yunarto menanggapi soal Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berusaha merangkul seluruh kekuatan politik.

Kata Toto, sapaan akrabnya, tak ada fakta empiris rekonsiliasi yang tidak berakhir dengan pembagian kekuasaan.

"Bukti paling nyata Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi (dengan Presiden Joko Widodo) sampai akhirnya mendapatkan tiga kursi menteri," ujarnya dikutip dari YouTube televisi nasional, Jumat 10 Mei 2025.

Lanjut dia, rekonsiliasi atau persatuan nasional, itu sebenarnya cukup dengan pernyataan selamat dari pihak yang kalah. "Tetapi tidak serta- merta, sering bertemu dan masuk kekuasaan. Padahal dalam demokrasi, siapa yang menang jadi penguasa, siapa yang kalah jadi pengawas," ujarnya.

Di tempat terpisah, kubu Prabowo memastikan pihak-pihak yang ingin dirangkul tidak lantas langsung bergabung ke dalam kabinet atau pemerintahan mendatang.

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo terus berupaya merangkul berbagai kelompok buat bekerja sama untuk bangsa, tetapi tidak semuanya akan dilibatkan dalam pemerintahan.

“Dalam konteks safari kemudian silahturahmi Pak Prabowo ke partai politik, ke tokoh, itu tidak selalu harus dimaknai merangkul kemudian berada di dalam kabinet, merangkul iya, tapi berada di dalam satu kabinet itu belum tentu,” kata Dahnil dikutip dari program dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Jumat (10/5/2024).

Dahnil menyampaikan, jika Prabowo mengajak sejumlah parpol di luar koalisi untuk bergabung tentu dengan syarat sudah ditetapkan.

Syarat-syarat itu, kata Dahnil, adalah integritas, kompetensi, dan sepakat dengan visi dan jalan pembangunan yang sudah dirancang Prabowo.

“Pak Prabowo tentu punya syarat, tidak membuka pintu begitu saja kemudian berada di dalam," ujar Dahnil. Prabowo sebelumnya mengajak pihak-pihak yang sempat berhadapan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 buat bekerja sama.

Baca juga: Wacana Kabinet Gemoy, Pengamat: Jokowi Bisa 34 Menteri, Kenapa Prabowo Harus 41 Menteri

Sampai saat ini Partai Nasdem disebut-sebut siap bekerja sama dengan Prabowo. Begitu juga halnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan tidak menutup pintu dialog dengan kubu Prabowo.

Padahal sebelumnya Nasdem, PKB, dan PKS berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sedangkan PDI-P menyatakan sikap partai terhadap pemerintahan mendatang akan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Jangan Ganggu

Prabowo meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu pemerintahannya kelak. Prabowo menegaskan dirinya hanya ingin bekerja dan mengamankan kekayaan bangsa.