Wacana Kabinet Gemoy, Pengamat: Jokowi Bisa 34 Menteri, Kenapa Prabowo Harus 41 Menteri

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Kontroversi kabinet gemoy Prabowo Subianto belum berujung. Kritikan pemborosan uang negara dialamatkan ke kubu Presiden terpilih Prabowo.

Pertanyaannya, Presiden Joko Widodo bisa menjalankan pemerintahan dengan dibantu 34 menteri, kenapa Prabowo harus 41 menteri.

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai wacana 40 hingga 41 kursi menteri pemerintahan Prabowo-Gibran bakal memakan banyak anggaran negara.

"Akan banyak sekali anggaran kita kesedot kepada kementerian-kementerian ini. Coba bayangkan kalau jumlah menteri 40. Nanti wakil menteri mungkin sekitar 20, sudah 60 totalnya yang harus digaji oleh negara," kata Ray, Rabu (8/5/2024).

Ia melanjutkan belum lagi staf ahli dari presiden, menteri dan wakil menteri.

Baca juga: Kabinet Gemoy Diisi 41 Menteri, Pengamat: Kabinet Prabowo Mubazir dan Boros

"Anda bisa bayangkan bisa 100 orang lebih yang mendapat asupan dari uang negara itu," terangnya.

Menurutnya, keuangan negara biasa membengkak habis-habisan. Belum lagi jika nanti ada presidential club.

"Pengeluaran uang negara demi kepentingan membiayai aparatur negara ini nggak tanggung-tanggung bertambahnya," jelas

Ray sendiri menilai wacana penambahan kementrian dari 34 menjadi 40 bermotif bagi-bagi kekuasaan.

"Karena sudah ketahuan apapun mereka sebutkan dasarnya, itu semua adalah pola bagi-bagi kursi kabinet," sambungnya.

Kemudian Ray membandingkan dengan periode pertama dan kedua Presiden Jokowi yang tak ada penambahan kursi menteri.

"Mau mereka bilang apalah sudah ketahuan. Presiden Jokowi dua periode bisa tanpa harus menambah kursi. Bahkan hanya menyisakan dua partai politik di luar pemerintahan, kenapa Pak Prabowo nggak bisa?" tandasnya.

(Tribunnews.com Rahmat W Nugraha)