Prabowo Memilih Jalan Demokrasi, Amnesty Internasional: Presiden Pertama Tertuduh Pelanggar HAM

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2009
2. Bila terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program dan kebijakan ekonomi Indonesia yang "berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial"
3. Prabowo dapat menentukan orang yang akan menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan
4. Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan delapan program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat
5. Pendanaan untuk pemilu 2009 akan ditanggung 50 persen oleh Megawati dan 50 persen oleh Prabowo
6. Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014

Keduanya mengambil motto 'Mega-Pro'. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp 962 juta. Deklarasi ini juga mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela HAM yang berencana akan berunjuk rasa di sejumlah tempat.

Pada bulan November 2011, Prabowo Subianto mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan umum Presiden 2014.

Survei yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dan oleh Lembaga Survei Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2012 memberinya keunggulan, namun para pengamat dan aktivis meragukan hasil survei tersebut.

Pada bulan Maret 2012, Gerindra menunjuk Prabowo sebagai calon presiden tahun 2014.

Slogan partai tersebut kemudian diubah menjadi "Gerindra Menang Prabowo Presiden".

Prabowo Subianto mengatakan dia akan menjalankan pemerintahan yang ramah investasi jika dia menang dan Indonesia membutuhkan lebih banyak eksplorasi energi.

Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa ia telah melakukan kontak erat dengan serikat pekerja dan yakin bahwa meningkatnya ketidakpuasan pekerja dapat diatasi dengan anggaran nasional yang bijaksana.

Ia berjanji akan menggunakan efisiensi gaya militer untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur yang tertunda secara kronis, serta menciptakan lapangan kerja di wilayah terpencil di nusantara dengan meningkatkan produktivitas pertanian.

Pilar lain dari platform Prabowo adalah bahwa ia sangat sekuler, dan partainya berencana melindungi hak-hak kelompok agama minoritas di negara mayoritas Muslim tersebut.

Pada 12 April 2018, Prabowo mengumumkan bahwa ia akan ikut serta dalam Pemilihan Presiden 2019 jika ia dapat memperoleh dukungan yang cukup dari partai politik lain.

Media di Indonesia sempat berspekulasi apakah Prabowo akan menjadi calon presiden atau "king-maker" yang memberikan dukungannya kepada calon lain.

Adik laki-laki Prabowo, Hashim, pada Maret 2018 mengatakan faktor kesehatan dan logistik harus dipertimbangkan sebelum partai mengumumkan calon presiden.

Pada bulan April 2018, John McBeth melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan Prabowo, yang puncaknya adalah usulan pasangan gabungan Jokowi-Prabowo untuk pemilu 2019.