Serangan Beruntun PDIP ke Keluarga Jokowi, Pengamat: Mendelegitimasi Pencalonan Gibran

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - PDIP adalah partai utama pendukung Presiden Joko Widodo sejak 2014. Belakangan PDIP mulai mengkritisi Jokowi. Kini menjadi oposisi?

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, PDIP terus berupaya mematahkan keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Tak cukup dengan menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), kubu PDI-P kini menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencalonan Gibran ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Sangat terlihat PDI-P terus berupaya untuk mendelegitimasi, bahkan mengguggurkan pencolonan Gibran di pilpres karena dinilai cacat etika,” kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (3/4/2024).

Jauh sebelum mengajukan gugatan ke MK maupun PTUN, PDI-P memang telah terang-terangan dan berulang kali “menyerang” Gibran.

Polemik pencalonan Gibran yang dinilai oleh banyak pihak cacat etik karena problem Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 tentang perubahan batas usia capres-cawapres pun menjadi amunisi andalan PDI-P untuk menyentil putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

“Tak mengherankan jika PDI-P terus mencari celah untuk menggugat keabsahan Gibran sebagai kontestan di pilpres,” ujar Adi.

Adi pun menilai, gugatan kubu PDI-P ke lembaga yudikatif terkait Pilpres 2024 bukan menyoal kalah atau menang.

Baik gugatan PDI-P ke PTUN maupun gugatan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD ke MK dinilai sebagai buntut kekecewaan partai banteng terhadap manuver Jokowi.

“Ini bukan lagi soal kalah menang. Tapi soal bagaimana kekecewaan PDI-P terhadap Jokowi yang belok arah dan menggembosi basis-basis PDI-P, baik di pilpres atau pileg (pemilu legislatif),” kata Adi.

Adi menyebut, Jokowi berperan besar terhadap merosotnya suara PDI-P pada Pileg 2024 dan minimnya suara Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. Seperti diketahui, pada pemilu kali ini partai banteng “hanya” mendapat 25.387.279 suara atau 16,72 persen.

Jumlah itu menurun dari Pemilu 2019, di mana PDI-P mendulang 27.503.961 suara atau 19,33 persen. Sementara, Ganjar-Mahfud hanya memperoleh 27.040.878 suara atau 16,47 persen. Jumlah ini kalah jauh dari pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, yang mendapat 96.214.691 suara atau 58,58 persen.

Jebloknya perolehan suara PDI-P dan Ganjar-Mahfud disinyalir sebagai dampak dari dukungan Jokowi untuk Prabowo dan Gibran.

Kata Adi, tak heran jika kini gerbong PDI-P terus mencari celah untuk menggugat keabsahan Gibran sebagai kontestan Pilpres 2024, baik lewat MK maupun PTUN.

“Intinya, PDI-P masih berupaya membuktikan bahwa pencalonan Gibran cacat secara politik dan moral,” tutur Adi.

4 Petitum

PDIP resmi mengajukan gugatan terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Selasa (2/4/2024).

Ada empat petitum di dalam gugatan yang diajukan PDI-P.

Pertama, meminta atau memerintahkan KPU sebagai tergugat menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) hingga Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, dan seterusnya, sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap," kata anggota Tim Hukum PDI-P Erna Ratnaningsih ditemui di Kantor PTUN, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (2/4/2024).

Kedua, memerintahkan KPU untuk tidak menerbitkan atau melakukan tindakan administrasi apapun sampai keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pokok permohonan, tim hukum PDI-P juga meminta Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

"Menyatakan batal keputusan nomor 360, keputusan KPU nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya," lanjut Erna.

Petitum ketiga yaitu memerintahkan tergugat untuk mencabut kembali keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya.

"Dan yang terakhir adalah memerintahkan tergugat untuk melakukan tindakan, mencabut dan mencoret pasangan capres Prabowo dan cawapres Gibran sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2024," pungkas Erna.

Tak Balas Serangan

Gaya komunikasi Wali Kota Solo sekaligus calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang simpel dan pendek dinilai menjadi ciri khas anak.

Hal ini disampaikan Adi Prayitno sehubungan dengan tidak adanya serangan balik dari Gibran setelah dikritik oleh Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto.

"Statment Gibran ini sebenarnya mencirikan khas komunikasi anak muda dalam politik saat ini, bicaranya pendek, simpel, to the point," ujar Adi dalam Kompas Petang di Kompas TV, Senin (1/4/2024).

Menurut Adi, komunikasi Gibran dalam merespons kritikan yang dilayangkan Hasto sama sekali tidak menunjukkan bantahan dan serangan balik.

Sebaliknya, dalam merespons kritikan tersebut, Gibran justru memberikan pernyataan dengan memuji Hasto.

Gibran bahkan tak sungkan untuk menyampaikan terima kasih atas kritikan yang disampaikan Hasto.

"Gibran malah tidak memberikan serangan balik apa pun ke Hasto, jawabannya singkat, minta maaf, terima kasih masukannya, dan Pak Hasto yang terbaik," ujarnya.

"Ini menurut saya Gibran ini orisinalitasnya, Pilpres sudah usai tak perlu lagi ada yang diperdebatkan, tak perlu lagi ada yang diributkan," jelasnya.

Kritikan Hasto Dalam acara diskusi bertajuk "Sing Waras Sing Menang" pada Sabtu (30/3/2024), Hasto melontarkan sejumlah kritik kepada Gibran. Hasto mengatakan bahwa PDI-P merasa khilaf karena pernah mendukung Gibran sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2020.

"Kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena di sisi lain memang kami mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto.

Selain itu, Hasto juga menyatakan bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi saat memerintah Indonesia dipicu oleh utang yang sangat besar. Gibran pun menanggapi pernyataan Hasto tersebut saat ditemui di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (30/3/2024) malam.

Gibran mengucapkan terima kasih kepada Hasto sekaligus meminta maaf terkait dengan kritik yang disampaikan Sekjen PDI-P tersebut. "Ya terima kasih Pak Hasto. Kalau khilaf, mohon maaf Pak Hasto," ungkap Gibran.

(Tribun)