Hasto Kristiyanto Ungkap Jokowi Pernah Utus Menteri Minta Megawati Serahkan Jabatan Ketum PDIP

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengutus sosok menteri untuk membujuk Megawati Soekarnoputri agar menyerahkan kursi Ketua Umum (ketum) PDIP.

Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Hasto menjelaskan, Presiden Jokowi sempat ada upaya ingin mengambilalih jabatan Ketum PDIP dari Megawati Soekarnoputri.

Manuver menteri suruhan yang dimaksud Hasto itu terjadi jauh sebelum Pemilu 2024 dilaksanakan.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan.

Ada seorang menteri power full," kata Hasto saat menjadi narasumber dalam acara tersebut.

Sekjen Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full.

Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri power full.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi.

Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi.

Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDI-P.

Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.

Melihat upaya tersebut, Hasto menjadi teringat akan sosok Presiden Kedua RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaan.

"Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 1971, yang menurut saya 1971 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama," pungkas Hasto.