Dipimpin Glady Kandouw, DPRD Minahasa Gelar Rapat Paripurna LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Glady Kandouw didampingi Wakil Ketua I Okstesi Runtu, Wakil Ketua II Denny Kalangi, dan Sekretaris Rianny Suwarno, bertempat di Ruang Sidang DPRD Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (26/3/24).

Paripurna dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Minahasa, Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, mewakili Forkopimda, Para Asisten, Kepala Dinas/Badan, dan Jajaran Pemkab Minahasa serta Insan Pers.

Di kesempatan itu, Ketua DPRD Glady Kandouw menyampaikan banyak terima kasih kepada Penjabat Bupati Jemmy Kumendong, serta jajaran Pemkab Minahasa, karena telah menghadiri paripurna dalam rangka LKPKD 2023.

Sementara, Penjabat Bupati Jemmy Kumendong mengatakan bawah paripurna ini disamping amanat undang-undang, juga merupakan momen transparan dan akuntabel menyampaikan kinerja Pemkab Minahasa tahun 2023.

"Jadi, rapat paripurna ini bukanlah semata mata momen yang sifatnya rutinitas, apa lagi bermakna seremoni semata. Akan tetapi merupakan agenda yang strategis untuk mengevaluasi dan memberi nilai atas karya dan kipra yang telah kita kerjakan di tahun 2023," kata Kumendong.

Selanjutnya, Pj Bupati Jemmy Kumendong menyampaikan ringkasan LKPJ 2023. Diantaranya kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah.

Yaitu pengelolaan pendapatan asli daerah, yang meliputi pajak dan retribusi. Kemudian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta transfer dan lain-lain.

Kemudian anggaran pendapatan setelah perubahan ditargetkan selaras Rp 1.255.663.461.685.00,- dan realisasi sebesar Rp 1.259.741.332.938,14. Selanjutnya pengelolaan belanja daerah setelah perubahan yaitu Rp 1.363.771.890.894.00. Realisasi Rp1.252.709.372.298.

"Hal yang menjadi perhatian serius Pemkab Minahasa, yaitu melindungi masyarakat dari virus berbahaya. Serta menjamin masyarakat tetap memperoleh bahan pangan dan bantuan lainnya. Seperti BLT, BST, UKM, bantuan subsidi upah dan bantuan lainnya," jelas Kumendong.

Menurutnya, ini merupakan konteks pembangunan daerah, karena mengalami beban rencana pembangunan. Salah satunya mengalami pergeseran anggaran untuk dimanfaatkan yang bersifat sangat prioritas. Walaupun demikian, kondisi kehidupan sosial dapat berlangsung dengan baik.

"Selain itu, Pemkab Minahasa juga selalu berkoordinasi dengan instansi vertikal. Seperti forkopimda, FKUB, FKAI, Sipora, dan komunitas intelegen daerah atau Kominda. Dan hal itu telah berlangsung dengan baik, terutama dalam mensosialisasikan berbagai permasalahan daerah," terang Kumendong.

Dia juga menjelaskan bahwa capaian penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam LKPJ tersebut. Merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemkab Minahasa. Selain itu, ada berbagai dukungan, topangan dan bantuan dari lapisan masyarakat, baik itu secara moril maupun materil.

"Yang tidak kala penting adalah dukungan dari DPRD Minahasa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Pemerintah Pusat, untuk mewujudkan Minahasa sejahtera dan bermartabat," sebut Kumendong.
  
Dijelaskannya, Pemkab Minahasa terus berupaya untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya pada penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Melalui program-program prioritas pembangunan daerah tahun 2023 yang meliputi berbagai sektor.
   
"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam mewujudkan kemajuan di Tanah Minahasa tercinta," ucap Kumendong.