Jawaban Menkeu soal Makan Siang Gratis Bikin Komisi XI DPR RI Terdiam: di APBN Kita Kan Belum Ada

Belum lagi, lanjut JK, APBN juga sudah menanggung beban cukup berat untuk membiayai berbagai macam subisidi hingga bantuan sosial (bansos).

"Mana lagi subsidi BBM, subsidi listrik, belum lagi bansos yang Rp 500 triliun, belum lagi makan siang Rp 400 triliun, belum lagi untuk pendidikan 20 persen. Kalau ditotal ini bisa 4.000 triliun," beber JK.

Pengusaha asal Sulawesi Selatan ini khawatir tambahan anggaran fantastis program makan siang gratis akan membuat semakin APBN jebol.

Saat keuangan negara defisit, tentu harus ditutup dengan utang baru.

Dikatakan JK, utang negara akan ditanggung semua pembayar pajak di Tanah Air. Itu sebabnya, harus ada penyelesaian penerimaan negara bila memang program makan siang gratis benar-benar direalisasikan.

"Pendapatan negara cuma Rp 2.800 triliun. Kita defisit Rp 2.000 triliun. Siapa yang bayar itu? Ya kita semuanya bersama-sama. Kalau tidak diselesaikan maka bagaimana menghadapinya," ucap JK.

"Pemerintah yang akan datang harus punya keberanian. Kalau dia kacau pemerintahan yang akan datang, maka semuanya akan kena. Jadi semuanya akan sulit," sambung JK.

Diwanti-wanti Bank Dunia

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, menilai Program Makan Siang Gratis perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu (28/2/2024) lalu.

Sebagai perwakilan Bank Dunia, hingga saat ini Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut Program Makan Siang Gratis dari pemerintah.

"Kami masih menantikan (rincian Program Makan Siang Gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar dia.

Adapun rincian dari Program Makan Siang dan Susu Gratis telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Program Makan Siang dan Susu Gratis merupakan usulan dari pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan Program Makan Siang Gratis bertujuan mengatasi masalah tengkes (stunting) dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.